Ketua SEMMI Kalteng: Demonstrasi Merupakan Bentuk Pengawasan Terhadap Penggunaan Anggaran

PALANGKA RAYA – Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah, Afan Safrian, menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang selama ini dilakukan bersama sejumlah aktivis bukan semata-mata untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Afan saat memberikan keterangan dalam sebuah wawancara yang membahas alasan di balik keterlibatannya dalam berbagai aksi yang menyoroti isu-isu publik di Kalimantan Tengah.

Menurut Afan, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara. Ia menilai pengawasan dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Aksi yang kami lakukan merupakan bagian dari kontrol sosial. Tujuannya agar kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Belakangan, Afan bersama sejumlah aktivis kerap terlihat menggelar aksi demonstrasi terkait berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Tengah. Sejumlah aksi tersebut mendapat beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik.

Menanggapi hal itu, Afan menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan penyampaian pendapat dilakukan dengan tujuan menyuarakan aspirasi publik dan mendorong perhatian terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi masyarakat.

Pengamat menilai partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Namun demikian, pengawasan tersebut diharapkan tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum.

SEMMI Kalimantan Tengah menyatakan akan terus mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.

Redaksi Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber yang telah dipublikasikan dan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, serta kepentingan publik sesuai Kode Etik Jurnalistik.