ADB Turun Aksi 15 Oktober, Desak Presiden Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

PALANGKA RAYA – Aliansi Dayak Bersatu (ADB) memastikan akan turun dalam aksi damai terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kabut asap di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026).

Keputusan tersebut ditegaskan dalam rapat konsolidasi pengurus ADB yang digelar Rabu (14/10/2026) malam. Rapat dibuka Ketua Umum ADB Megawati dan dipimpin Sekjen ADB Siyin D. Rangka, SE.

Rapat dihadiri Pembina ADB Johan L. Bangkan, Ketua Umum Megawati, Sekjen Siyin D. Rangka, SE, Penasihat dan Pengawas Dr. Yulian Sulat, Wakil Ketua I Rilius Indrawan, SH, Wakil Ketua II Tampung N. Saman, Wakil Ketua III Karnadi Sastra, SE, Mira dari bagian ekonomi, serta sejumlah undangan dari unsur organisasi dan serikat buruh.

Dalam rapat tersebut, ADB menyepakati tambahan tuntutan, yakni mendesak Presiden Republik Indonesia menetapkan Karhutla dan kabut asap sebagai Bencana Nasional.

ADB juga menetapkan empat orator yang akan menyampaikan aspirasi dalam aksi, yakni Megawati, Siyin D. Rangka, SE, Tampung N. Saman dan Karnadi Sastra, SE. Materi orasi masing-masing telah ditentukan dan disepakati dalam rapat.

Ketua Umum ADB Megawati menegaskan bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan langkah pencegahan agar bencana Karhutla dan kabut asap tidak terus berulang.

“Langkah pencegahan harus diprioritaskan daripada penanggulangan. Jangan sampai Karhutla dan kabut asap terus berulang seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Megawati.

ADB menegaskan perjuangan tidak akan berhenti pada aksi 15 Oktober. Bersama para aktivis dan elemen masyarakat lainnya, ADB berencana meneruskan aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.

Langkah itu dilakukan untuk mendorong kebijakan konkret dan berkelanjutan dalam pencegahan Karhutla sekaligus memperjuangkan hak masyarakat atas udara bersih, keselamatan, kesehatan dan keadilan ekologis.