PALANGKA RAYA, KALTENGNEWS.ID – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta dukungan anggaran sebesar Rp110 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan tersebut muncul di tengah kebutuhan pembiayaan untuk mendukung operasi pemadaman dan penanganan dampak kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah.

Agustiar mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam penanganan karhutla. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam merespons kebakaran secara lebih cepat dan efektif.

“Selama ini kami lihat di anggarannya kurang mereka. Kemudian ada anggaran yang dari Banpres ini untuk perkuat pemadaman karhutla ini ya,” ujar Agustiar, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan terkait.

Ia menyambut baik dukungan tersebut dan berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan penanganan di lapangan.

“Ya tanggapannya itu baik sekali, dimanfaatkan sebaik-baiknya ya,” katanya.

Agustiar juga menyebut dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah provinsi telah diberikan untuk membantu kabupaten dan kota dalam menghadapi karhutla.

“Kami pun juga ada membagi sarpras yang ada di kami, dibagikan untuk kabupaten/kota,” tuturnya.

Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Kesiapan personel, ketersediaan peralatan, dukungan logistik, serta upaya pencegahan harus berjalan beriringan.

Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan membutuhkan perlindungan ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran.

Karena itu, dukungan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, mulai dari operasi pemadaman hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Besarnya anggaran penanganan karhutla juga harus diikuti dengan transparansi penggunaan dana. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dimanfaatkan, kegiatan apa yang dilaksanakan, serta hasil yang dicapai.

Pengawasan diperlukan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar mendukung penanganan bencana dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman. Evaluasi terhadap kawasan rawan kebakaran, pengawasan pengelolaan lahan, dan kesiapsiagaan sejak dini menjadi bagian penting untuk mencegah bencana berulang.

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan sekadar besarnya anggaran yang diminta atau dialokasikan pemerintah. Hal terpenting adalah kecepatan penanganan, berkurangnya dampak kebakaran, dan terjaminnya keselamatan warga.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat koordinasi agar dukungan anggaran dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

Kaltengnews.id menegaskan, penanganan karhutla harus mengutamakan keselamatan masyarakat, transparansi anggaran, pencegahan, dan penegakan hukum. Publik berhak mengetahui hasil nyata dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.