JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh terhadap rencana pemberian izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Menurut GAPKI, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak terhadap keberlanjutan industri sawit nasional.

GAPKI menilai pengelolaan pabrik CPO bukan sekadar persoalan kepemilikan usaha, melainkan membutuhkan pengalaman teknis, sumber daya manusia yang kompeten, penerapan standar operasional yang ketat, serta dukungan modal yang besar. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pabrik sawit harus didasarkan pada kajian komprehensif dari berbagai aspek.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa industri pengolahan kelapa sawit merupakan bagian penting dalam rantai pasok nasional yang berhubungan langsung dengan jutaan petani, perusahaan, tenaga kerja, hingga pasar ekspor. Kesalahan dalam implementasi kebijakan dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas pasokan bahan baku, efisiensi produksi, serta daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Menurut GAPKI, pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, koperasi, serta organisasi petani dalam menyusun regulasi yang tepat. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar tujuan pemberdayaan koperasi desa tetap dapat berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan industri yang telah ada.

Selain aspek teknis, GAPKI menilai kesiapan kelembagaan koperasi, kemampuan manajerial, tata kelola perusahaan, hingga akses terhadap pembiayaan juga menjadi faktor yang harus dipastikan sebelum koperasi diberikan kewenangan mengelola pabrik CPO.

Di sisi lain, GAPKI menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat peran koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa kebijakan harus disusun berdasarkan analisis yang objektif, mempertimbangkan risiko, serta memperhatikan keberlangsungan investasi dan kepentingan petani sawit.

Dengan adanya kajian yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang diambil pemerintah mampu menciptakan keseimbangan antara pemberdayaan koperasi desa, peningkatan kesejahteraan petani, dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional sebagai salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara.