Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Kotawaringin Barat dorong literasi, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

PANGKALAN BUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pemerataan akses keuangan melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang digelar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, serta berbagai mitra strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), generasi muda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah perdesaan.

Puncak BIK 2026 juga bertepatan dengan rangkaian World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun. Momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kebiasaan berinvestasi secara bijak, menabung sejak dini, serta mempersiapkan masa pensiun sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Investor Pasar Modal Kalteng Tumbuh

Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan OJK, jumlah investor pasar modal meningkat dari 130.330 investor pada Agustus 2025 menjadi 277.328 investor pada Agustus 2026.

Kabupaten Kotawaringin Barat turut berkontribusi dengan 32.800 investor atau sekitar 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah. Capaian tersebut menempatkan Kotawaringin Barat pada posisi ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.

Nilai transaksi saham di Kotawaringin Barat juga meningkat dari Rp13,29 miliar pada periode Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026.

Sementara itu, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah tumbuh 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp119,42 miliar pada Agustus 2026.

Peningkatan tersebut mencerminkan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam instrumen keuangan. Namun, pertumbuhan itu perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko, pengelolaan keuangan yang sehat, dan pemilihan produk sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing.

OJK Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” demikian penekanan Primandanu dalam siaran pers OJK.

Ia juga menyampaikan bahwa momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun diarahkan untuk membangun kebiasaan masyarakat dalam menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang.

Dengan demikian, peningkatan jumlah pengguna layanan keuangan perlu berjalan seiring dengan penguatan literasi, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen.

Pemkab Kotawaringin Barat Dorong Kolaborasi

Bupati Kotawaringin Barat dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar. Ia mengapresiasi penyelenggaraan Puncak BIK 2026 sebagai upaya memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan,” demikian pernyataan Rody sebagaimana tercantum dalam siaran pers.

Ia juga berharap pemerataan akses keuangan dapat mendukung pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan agar perekonomian daerah tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Edukasi Keuangan hingga Wilayah Perdesaan

Rangkaian BIK 2026 diisi dengan berbagai kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan aksi sosial. Kegiatan tersebut mencakup Lomba Inovasi Inklusi Keuangan untuk mendorong solusi kreatif dalam memperluas akses keuangan serta Lomba Mewarnai bagi Penyandang Disabilitas sebagai sarana pengenalan lembaga jasa keuangan dan pentingnya menabung sejak dini.

OJK bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan lembaga jasa keuangan juga melaksanakan kegiatan pascainkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Tanjung Putri. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pemahaman keuangan.

Edukasi keuangan turut dilaksanakan di Sekolah Khusus Negeri 1 Pangkalan Bun guna menanamkan kebiasaan pengelolaan keuangan sejak dini.

Dalam rangkaian kepedulian sosial, bantuan kemanusiaan juga diserahkan kepada masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Putri untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Libatkan 400 Peserta

Puncak BIK 2026 diselenggarakan melalui talk show keuangan secara hibrida dengan total 400 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, aparatur sipil negara (ASN), dan asosiasi industri.

Narasumber berasal dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup tugas dan fungsi OJK, produk serta layanan jasa keuangan, kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital dan aktivitas keuangan ilegal, hingga pentingnya investasi dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan keuangan serta ketahanan finansial jangka panjang.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan stan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan sektor perbankan dan pasar modal. Peserta dapat memperoleh informasi, berkonsultasi, serta mengenal produk dan layanan keuangan formal sesuai kebutuhan.

Melalui Puncak BIK 2026, OJK Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan mitra strategis lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen, memperkuat pemberdayaan ekonomi daerah, serta mendorong ketahanan finansial dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

Sumber: Siaran Pers OJK Provinsi Kalimantan Tengah, 20 Oktober 2026.