PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 7.634,46 hektare.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalteng, Bambang Purwanto. Ia menilai keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dapat menjadi kendala dalam memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

Bambang mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan dukungan lebih konkret, tidak hanya dalam bentuk peralatan pemadam, tetapi juga anggaran operasional untuk menggerakkan personel dan tim terpadu di daerah.

“Daerah memang tidak seagresif dulu dalam menangani karhutla karena terbatasnya anggaran. Jangankan mengurus karhutla, membayar PPPK saja kesulitan,” ujar Bambang saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, dukungan pusat sangat diperlukan mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Biaya operasional menjadi salah satu kebutuhan penting agar tim penanganan karhutla dapat bergerak cepat dan berkelanjutan.

“Harapan daerah tentu dukungan pusat, bukan hanya peralatan tetapi juga support dana untuk menggerakkan tim terpadu di daerah. Ini mengingat keterbatasan dana yang dimiliki daerah,” katanya.

Bambang meminta pemerintah pusat tidak menunggu hingga karhutla semakin meluas. Menurut dia, penanganan sejak dini akan lebih efektif karena kebutuhan personel, peralatan, dan biaya operasional akan semakin besar apabila kebakaran telah meluas.

Ia menyebut Kalteng telah menetapkan status darurat karhutla melalui keputusan gubernur sejak 25 Mei 2026. Karena itu, kondisi tersebut dinilai semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk mempercepat dukungan kepada daerah.

Bambang secara khusus meminta BNPB dan Kementerian Kehutanan memberikan respons konkret terhadap kondisi karhutla di Kalteng.

“Tinggal respons pusat, baik BNPB maupun Kementerian Kehutanan, yang harus memahami kondisi daerah saat ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan potensi karhutla masih dapat meningkat seiring kondisi cuaca yang semakin kering. Minimnya hujan sejak pertengahan Juli disebut membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap kebakaran.

Bambang menegaskan karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebakaran lahan. Jika tidak segera dikendalikan, asap yang ditimbulkan dapat berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga transportasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan dukungan sejak awal agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat pemadaman di lapangan.

“Kalau dukungan diberikan sejak sekarang, daerah akan lebih leluasa memperkuat pencegahan dan mempercepat penanganan di lapangan,” pungkasnya.

Sumber: detikKalimantan.