JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, khususnya kelapa sawit. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap adanya dugaan praktik ekspor yang menyebabkan harga sawit Indonesia dijual jauh lebih rendah saat keluar dari dalam negeri, namun dipasarkan kembali di Eropa dengan nilai yang hampir dua kali lipat lebih tinggi.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dari komoditas unggulan Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin kekayaan alam nasional hanya memberikan keuntungan besar bagi pihak di luar negeri, sementara nilai tambah yang diterima Indonesia masih terbatas.

Dalam penjelasannya, Prabowo mencontohkan adanya praktik penjualan sawit dari Indonesia dengan kisaran harga sekitar Rp14.000 per kilogram, namun setelah memasuki pasar Eropa nilainya dapat mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram. Selisih harga yang cukup besar tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri agar diketahui penyebabnya secara menyeluruh.

Presiden menilai pemerintah harus memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis agar manfaat ekonomi lebih besar dapat dirasakan masyarakat, terutama petani sawit, pelaku usaha nasional, dan negara.

Ia juga menyoroti dugaan praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah daripada harga transaksi sebenarnya. Praktik tersebut diduga membuat sebagian keuntungan berpindah ke perusahaan afiliasi di luar negeri sebelum barang dijual kembali ke negara tujuan dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Pemerintah menyebut praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus menyebabkan devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya kembali ke Indonesia. Karena itu, penguatan sistem pengawasan terhadap ekspor komoditas menjadi salah satu agenda yang akan terus dilakukan.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah menegaskan bahwa hasil ekspor berbagai komoditas sumber daya alam, termasuk sawit, batu bara, timah, dan emas, harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak luar tanpa memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah reformasi tata kelola perdagangan komoditas strategis. Salah satunya melalui kebijakan penguatan pengawasan ekspor serta upaya agar Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan nilai jual komoditas unggulannya di pasar global.

Di sisi lain, kalangan pelaku industri berharap pembenahan tata niaga ekspor dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap menjaga iklim investasi. Mereka menilai peningkatan pengawasan perlu dibarengi kepastian regulasi agar daya saing industri sawit Indonesia sebagai produsen terbesar dunia tetap terjaga.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Karena itu, pemerintah menilai setiap potensi kebocoran nilai ekspor harus ditutup melalui sistem pengawasan yang lebih efektif, sehingga manfaat ekonomi dari sektor sawit dapat kembali dinikmati secara optimal oleh negara dan masyarakat. (Red/ig)