Jakarta – Perkembangan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai langkah hukum melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) membuka peluang bagi Febrie untuk memperoleh pemulihan status hukum apabila seluruh syarat dan bukti baru (novum) dapat dibuktikan di hadapan Mahkamah Agung.

Sorotan tersebut mengemuka setelah muncul analisis yang memaparkan sejumlah aspek hukum yang dinilai dapat menjadi dasar pengajuan PK. Di antaranya berkaitan dengan dugaan adanya novum, aspek prosedural penyidikan, hingga kemungkinan kekeliruan dalam penerapan hukum yang nantinya akan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai. Meski demikian, seluruh dalil tersebut masih harus diuji melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung sebelumnya menegaskan bahwa penanganan perkara tetap berjalan sesuai mekanisme hukum. Status hukum Febrie juga telah menjadi bagian dari proses penyidikan yang kini ditangani Kejaksaan Agung setelah pelimpahan dari Polri.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa setiap proses dilakukan secara profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi asas due process of law. Sementara itu, tim kuasa hukum Febrie menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk membela kepentingan kliennya.

Pengamat hukum menilai, peluang dikabulkannya Peninjauan Kembali sepenuhnya bergantung pada kekuatan alat bukti, keberadaan novum yang sah, serta pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung. Karena itu, berbagai pandangan yang berkembang saat ini masih bersifat analisis dan belum dapat dimaknai sebagai kepastian hukum.

Kasus tersebut diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik mengingat menyangkut penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum sendiri. Masyarakat kini menanti proses selanjutnya guna memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/ig)