Mengapa Konflik Plasma Handep Hapakat Belum Menemukan Titik Terang?

Penelusuran Jurnalis Independen: Indra Gunawan

Tim Investigasi Kaltengnews.id

KUALA KAPUAS – Sengketa perkebunan plasma antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Handep Hapakat dan PT Graha Inti Jaya (GIJ) yang telah berlangsung bertahun-tahun kini memasuki fase paling krusial. Bukan hanya karena nilai tuntutan yang mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi karena muncul dugaan adanya pergeseran isu yang berpotensi mengaburkan substansi utama konflik: siapa sebenarnya yang berhak atas hasil pengelolaan kebun plasma masyarakat seluas 883 hektare tersebut?

Hasil penelusuran Kaltengnews.id terhadap dokumen mediasi Pemerintah Kabupaten Kapuas, surat somasi, tanggapan resmi PT Graha Inti Jaya, surat keberatan sejumlah anggota koperasi, serta berbagai dokumen hukum yang diterima redaksi, menunjukkan bahwa sengketa ini telah berkembang jauh melampaui persoalan pembagian hasil usaha.

Pertanyaan utama yang kini muncul adalah: apakah sengketa ini murni persoalan pembagian hasil plasma, atau justru telah berkembang menjadi pertarungan penguasaan narasi, legitimasi hukum, dan kendali atas aset ekonomi masyarakat?

Babak Awal: Ketika Mediasi Pemkab Kapuas Mengakui Adanya Hak yang Dipersengketakan

Dokumen hasil mediasi Pemerintah Kabupaten Kapuas pada 4 Juni 2026 memperlihatkan fakta penting bahwa pemerintah daerah mengakui adanya sengketa terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama antara KSU Handep Hapakat dan PT Graha Inti Jaya. Bahkan, salah satu poin hasil mediasi meminta PT Graha Inti Jaya menindaklanjuti pelaksanaan pembagian hasil sebesar 65 persen untuk koperasi dan 35 persen untuk perusahaan, sebagaimana yang diklaim bersumber dari perjanjian tahun 2011.

Artinya, secara administratif dan politik pemerintahan daerah, persoalan hak masyarakat atas plasma bukanlah isu yang dibuat-buat, melainkan telah menjadi objek pembahasan resmi lintas institusi.

Namun, setelah mediasi tersebut, muncul serangkaian argumentasi baru dari PT Graha Inti Jaya yang menggeser pembahasan dari substansi pembagian hasil kepada sejumlah persoalan lain, mulai dari legalitas badan hukum koperasi, dugaan penyalahgunaan nama anggota, konflik internal koperasi, hingga perkara pidana dan perdata yang sedang berlangsung.

Secara hukum, langkah tersebut merupakan hak setiap pihak dalam mempertahankan kepentingannya. Namun, dalam perspektif investigasi, muncul pertanyaan: apakah perluasan isu tersebut memperjelas penyelesaian sengketa atau justru memperluas kabut konflik?

Perjanjian 2011: Dokumen yang Menjadi Jantung Sengketa

Berdasarkan keterangan KSU Handep Hapakat dalam mediasi, mereka mendasarkan tuntutannya pada perjanjian kerja sama tahun 2011 yang mengatur pembagian hasil 65:35.

Sebaliknya, PT Graha Inti Jaya tidak secara eksplisit membantah keberadaan hubungan kerja sama tersebut, tetapi menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian hasil masih bergantung pada berbagai faktor hukum, administrasi, dan keuangan yang belum terselesaikan.

Di titik inilah terdapat persoalan mendasar yang seharusnya menjadi fokus utama penyelesaian:

• Apakah perjanjian tahun 2011 tersebut sah dan mengikat?
• Apakah pelaksanaan pembagian hasil pernah dijalankan sesuai perjanjian?
• Berapa sesungguhnya nilai kewajiban masing-masing pihak?
• Siapa yang memiliki kewajiban pembuktian atas klaim hutang dan hak?

Dalam hukum perdata Indonesia, asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun pelaksanaan asas tersebut tetap bergantung pada pembuktian isi, pelaksanaan, dan keberlakuan perjanjian.

Angka Rp91 Miliar hingga Rp327 Miliar: Mengapa Selalu Berubah?

Salah satu temuan paling menarik dalam penelusuran dokumen adalah munculnya beberapa angka yang berbeda terkait kewajiban maupun tuntutan.

Dalam mediasi Pemkab Kapuas, PT Graha Inti Jaya menyebut pernah terdapat kewajiban koperasi sekitar Rp91 miliar.

Kemudian, dalam surat somasi yang diajukan kuasa hukum koperasi, muncul tuntutan hingga Rp327,4 miliar.

Sementara PT Graha Inti Jaya menolak angka tersebut dengan alasan menggunakan pendekatan simulasi dan estimasi.

Perbedaan angka yang sangat signifikan ini menimbulkan pertanyaan investigatif:

• Apakah pernah dilakukan audit bersama yang independen?
• Siapa auditor yang ditunjuk?
• Metode perhitungan apa yang digunakan?
• Apakah seluruh anggota koperasi mengetahui dan menyetujui hasil perhitungan tersebut?

Hingga laporan ini ditulis, belum ditemukan dokumen audit independen bersama yang dapat menjadi rujukan final bagi seluruh pihak.

Munculnya Dua Badan Hukum: Fakta Hukum atau Strategi Pembelaan?

Dalam suratnya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, PT Graha Inti Jaya mengungkap adanya dua badan hukum koperasi yang menggunakan nama Handep Hapakat.

Fakta ini memang penting secara hukum.

Namun, dalam perspektif investigasi, terdapat pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab:

• Sejak kapan perusahaan mengetahui adanya dua badan hukum tersebut?
• Dengan badan hukum mana perusahaan melakukan transaksi selama ini?
• Kepada siapa pembayaran SHU dilakukan?
• Apakah perusahaan pernah menyampaikan keberatan secara resmi sebelum sengketa muncul?

Jika hubungan kerja sama tetap berlangsung selama bertahun-tahun, maka pertanyaan mengenai pengakuan para pihak menjadi penting untuk diuji dalam persidangan.

Konflik Internal Anggota: Aspirasi Murni atau Variabel Baru?

Dokumen yang diterima redaksi menunjukkan adanya surat dari sejumlah anggota koperasi yang meminta PT Graha Inti Jaya tidak menyetujui kenaikan pembagian hasil 65:35.

Mereka juga mempersoalkan:

• Tidak adanya RAT;
• Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan SHU;
• Dugaan penggunaan nama tanpa izin;
• Dugaan pengelolaan dana sekitar Rp4 miliar.

Fakta ini tentu tidak dapat diabaikan.

Namun, dalam pendekatan jurnalisme investigasi, perlu pula diuji:

• Berapa jumlah keseluruhan anggota koperasi?
• Berapa jumlah anggota yang menandatangani keberatan?
• Apakah seluruh anggota memiliki posisi yang sama?
• Apakah terdapat konflik kepentingan dalam pembentukan kelompok keberatan tersebut?

Kaltengnews.id belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya rekayasa, mobilisasi, ataupun intervensi pihak tertentu dalam pembentukan kelompok keberatan tersebut.

Karena itu, setiap dugaan mengenai adanya pihak yang “dibayar”, direkayasa, atau dimanfaatkan dalam konflik ini harus dianggap sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib menguji informasi, bersikap independen, dan tidak menghakimi.

Apakah Sengketa Plasma Sedang Bergeser Menjadi Perang Opini?

Penelusuran Kaltengnews.id menemukan bahwa sejak mediasi Pemkab Kapuas berlangsung, ruang publik justru dipenuhi dengan narasi baru:

• konflik internal koperasi,
• legalitas badan hukum,
• dugaan penggelapan SHU,
• dugaan kredit fiktif,
• gugatan perdata,
• laporan pidana,
• hingga perdebatan mengenai status anggota koperasi.

Akibatnya, pertanyaan yang paling mendasar justru belum terjawab secara tuntas:

Siapa yang saat ini menguasai, mengelola, dan menikmati hasil ekonomi dari 883 hektare kebun plasma masyarakat tersebut?

Pertanyaan inilah yang sesungguhnya menjadi inti persoalan.

Kesimpulan Investigasi Sementara

Berdasarkan seluruh dokumen yang ditelusuri, Kaltengnews.id belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya sabotase, rekayasa konflik, atau keterlibatan pihak tertentu yang dibayar untuk memecah belah koperasi.

Namun, terdapat fakta yang tidak terbantahkan:

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memediasi sengketa dan meminta tindak lanjut pembagian hasil.
2. PT Graha Inti Jaya belum melaksanakan perubahan pembagian hasil 65:35.
3. Terdapat sengketa hukum yang masih berjalan.
4. Terdapat konflik internal dalam tubuh koperasi.
5. Belum ada audit independen bersama yang diterima seluruh pihak.
6. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengakhiri seluruh sengketa.

Sampai adanya putusan hukum yang final, publik berhak mempertanyakan:

Apakah konflik ini murni sengketa bisnis perkebunan, atau telah berkembang menjadi pertarungan penguasaan narasi, legitimasi, dan kepentingan ekonomi atas plasma milik masyarakat?

Redaksi//