Yanto Eko Saputra Kecam Pernyataan Kepala BNPB Soal Kondisi Kalteng: Jangan Sebut Normal Saat Masyarakat Menderita
PALANGKA RAYA, Kaltengnews.id – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengenai roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang disebut masih berjalan normal di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai kecaman.
Koordinator Forum Ormas Kebangsaan Kalteng, Yanto Eko Saputra, menilai penggunaan istilah “normal” tidak mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah di lapangan.
Menurut Yanto, pemerintah pusat harus melihat persoalan karhutla bukan hanya dari sisi apakah aktivitas masyarakat masih berlangsung, tetapi juga dari dampak kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, serta kualitas kehidupan masyarakat.
“Kami mengecam pernyataan yang menyebut kondisi masyarakat Kalteng normal. Silakan datang dan lihat langsung bagaimana masyarakat menghadapi kabut asap dan dampak karhutla. Jangan hanya melihat bahwa aktivitas masih berjalan, lalu menyimpulkan keadaan normal,” tegas Yanto.
Ia mengatakan, masyarakat di sejumlah wilayah Kalteng saat ini masih menghadapi dampak kabut asap dan kualitas udara yang buruk. Karena itu, menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yanto juga meminta Kepala BNPB segera mencabut dan meluruskan secara tegas pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kondisi karhutla di Kalteng sudah terkendali atau masyarakat tidak mengalami dampak serius.
“Kalau memang maksudnya hanya aktivitas dasar masyarakat masih berjalan, itu harus disampaikan dengan bahasa yang tepat. Karena di lapangan masyarakat merasakan sendiri penderitaannya. Jangan sampai istilah normal justru membuat persoalan yang sedang dihadapi masyarakat terkesan dianggap ringan,” ujarnya..
Yanto berharap pemerintah pusat segera meningkatkan dukungan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, terutama dalam penanganan dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Ia meminta bantuan tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang terdampak.
“Yang kami harapkan sekarang adalah tindakan nyata. Pemerintah pusat harus segera membantu Kalteng secara maksimal. Masyarakat membutuhkan perlindungan, penanganan kesehatan, informasi kualitas udara yang transparan, serta langkah konkret untuk mengendalikan karhutla,” kata Yanto.
Ia menambahkan, persoalan karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran lahan, tetapi sudah menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara luas.
“Kalau masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah karena asap, anak-anak terganggu sekolahnya, kesehatan terganggu, penerbangan terdampak, dan kualitas udara memburuk, apakah itu masih layak disebut kondisi normal?” tegasnya.
Sebelumnya, BNPB menyatakan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Dalam evaluasi pada 21 September 2026, BNPB mencatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla sepanjang 1 Januari hingga 19 September 2026, dengan luasan yang ditangani mencapai hampir 13.000 hektare berdasarkan laporan Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalteng. BNPB juga mencatat sejumlah wilayah mengalami asap pekat dan kualitas udara di beberapa daerah masuk kategori berbahaya.
Kepala BNPB kemudian memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait penggunaan kata “normal”. Suharyanto menjelaskan bahwa istilah tersebut dimaksudkan secara terbatas untuk menggambarkan sejumlah aktivitas dasar masyarakat yang masih berlangsung, bukan untuk menyatakan bahwa kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat telah sepenuhnya normal.
Namun, bagi Forum Ormas Kebangsaan Kalteng, klarifikasi tersebut harus diikuti dengan langkah nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar penjelasan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiran negara dan bantuan konkret. Pemerintah pusat harus melihat Kalteng dari kondisi masyarakat yang terdampak, bukan hanya dari data bahwa aktivitas masih berjalan,” pungkas Yanto. (Red/ig)
(Kaltengnews.id)
