DPRD Kotim Ketuk Palu Agenda Strategis 2027, APBD dan Propemperda Jadi Sorotan

DPRD Kotim Ketuk Palu Agenda Strategis 2027, APBD dan Propemperda Jadi Sorotan

KALTENGNEWS.ID | KOTAWARINGIN TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Paripurna ke-10, Jumat (20/11/2026), dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembacaan rancangan keputusan DPRD, pengambilan keputusan, hingga penandatanganan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M., bersama Wakil Bupati Irawati, S.HD., sebagai bagian dari agenda persidangan yang membahas arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain pembahasan rancangan APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2028.

Rangkaian agenda diawali dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, agenda mencakup penandatanganan dokumen terkait rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penetapan Propemperda Tahun 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah yang akan dibahas bersama pemerintah daerah. Sementara itu, penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2028 menjadi pedoman bagi lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun mendatang.

Baca Juga :  Ketua koperasi Berharap Pemerintah Hadir Berikan Kepastian

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor juga menyampaikan pidato di hadapan peserta rapat paripurna.

Pembahasan APBD 2027 menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan arah belanja pemerintah daerah, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, setiap tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan anggaran dituntut mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD juga menjadi faktor penting agar program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rapat Paripurna ke-10 tersebut menjadi bagian dari proses kelembagaan DPRD bersama pemerintah daerah dalam mempersiapkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun anggaran mendatang.

“Berita ini disusun berdasarkan informasi dan dokumentasi yang bersumber dari akun media sosial resmi milik Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Ibu Irawati SHD”.

KALTENGNEWS.ID

Sadewaev