Ketua koperasi Berharap Pemerintah Hadir Berikan Kepastian
KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGNEWS.ID – Ketidakjelasan status pengelolaan lahan seluas 805,23 hektare yang sebelumnya dikelola Koperasi Jaya Makmur di Desa Mekar Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, terus menyisakan keresahan bagi ratusan anggota koperasi.
Di balik persoalan penguasaan kembali lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yakni keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan pada koperasi tersebut.
Ketua Koperasi Jaya Makmur, Nyahun, mengungkapkan bahwa dirinya sangat berharap adanya kepastian dari pemerintah mengenai kelanjutan koperasi yang dipimpinnya. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut status lahan, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat yang selama ini memperoleh manfaat dari kegiatan perkebunan tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat membantu memperjelas persoalan ini, sehingga status pengelolaan lahan memiliki kepastian hukum dan seluruh anggota koperasi mengetahui bagaimana keberlanjutan hak serta hasil ekonomi yang akan mereka peroleh.
Menurut keterangan yang disampaikan pihak koperasi, sekitar 99 persen masyarakat yang menjadi bagian dari lingkungan koperasi menggantungkan kehidupan ekonominya pada keberadaan Koperasi Jaya Makmur.
Bagi masyarakat, koperasi tersebut bukan sekadar wadah organisasi, melainkan salah satu penopang utama kehidupan keluarga.
Hasil yang diperoleh dari koperasi selama ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari membayar cicilan, membiayai pendidikan anak, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketidakjelasan keberlanjutan pengelolaan lahan pun membuat masyarakat diliputi kekhawatiran. Mereka mempertanyakan bagaimana nasib pendapatan yang selama ini diharapkan serta siapa yang nantinya bertanggung jawab terhadap keberlanjutan manfaat ekonomi bagi anggota.
Di tengah ketidakpastian tersebut, salah seorang anggota koperasi menyampaikan keluh kesahnya kepada Redaksi KALTENGNEWS.ID.
Dengan nada penuh harapan, anggota tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat kecil hanya ingin mendapatkan kepastian dan tidak kehilangan satu-satunya sumber penghidupan yang selama ini mereka miliki.
“Kami masyarakat kecil, hanya ini yang kami punya. Di mana negara hadir buat kami, buat semua masyarakatnya,” ucap salah satu anggota koperasi kepada Redaksi KALTENGNEWS.ID.
Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan masyarakat yang berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan dari sisi penertiban kawasan hutan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan perkebunan.
Koperasi Jaya Makmur memahami bahwa penertiban kawasan hutan merupakan kewenangan negara dan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, pihak koperasi berharap pelaksanaan kebijakan tersebut juga disertai penjelasan yang terbuka mengenai masa depan masyarakat yang terdampak.
Sejumlah hal yang masih membutuhkan kejelasan antara lain:
1. Bagaimana keberlanjutan Koperasi Jaya Makmur setelah penguasaan kembali lahan?
2. Siapa yang akan mengelola lahan seluas 805,23 hektare tersebut?
3. Bagaimana status tanaman sawit yang sudah ada di lokasi?
4. Apakah 315 anggota koperasi masih akan memperoleh manfaat ekonomi dari lahan tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil atau bentuk manfaat ekonomi bagi anggota ke depannya?
Pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab secara transparan oleh pemerintah dan instansi terkait agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di tengah masyarakat.
Persoalan Koperasi Jaya Makmur menjadi perhatian penting karena menyangkut hubungan antara penegakan kebijakan negara dan perlindungan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang komunikasi dan dialog bersama pengurus koperasi serta para anggota untuk mencari kejelasan dan solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat, yang mereka harapkan sebenarnya sederhana: kepastian, kejelasan, dan kesempatan untuk tetap melanjutkan kehidupan.
Sebab, di balik angka 805,23 hektare dan 315 anggota koperasi, ada keluarga yang harus membayar cicilan, anak-anak yang harus tetap bersekolah, serta kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa menunggu.
Negara hadir bukan hanya untuk menertibkan kawasan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kepastian dan memperhatikan masyarakat yang terdampak kebijakan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan pihak koperasi dan anggota serta dokumen yang sebelumnya disampaikan kepada redaksi. Persentase ketergantungan masyarakat dan dampak ekonomi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah, Satgas PKH, PT Hutan Sawit Lestari, serta pihak terkait lainnya.
KALTENGNEWS.ID – AKTUAL • CEPAT • TERPERCAYA
