Palu DPR Ketuk RUU Perampasan Aset, Akankah Jadi Senjata Baru Melawan Korupsi?

KALTENGNEWS.ID | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, tersebut menjadi bagian dari agenda pengambilan keputusan terhadap regulasi yang berkaitan dengan penguatan instrumen hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Sementara dari pihak pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mewakili pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.
Persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi ini berkaitan dengan upaya penelusuran dan perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Instrumen tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menyasar pemulihan aset hasil kejahatan.
Namun, persetujuan di tingkat legislatif bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Penerapan aturan nantinya akan menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut transparansi proses perampasan aset, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Publik juga menaruh perhatian terhadap bagaimana regulasi tersebut akan diterapkan dalam praktik penegakan hukum, termasuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penelusuran maupun perampasan aset.
Dengan persetujuan tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada proses penyelesaian legislasi dan implementasinya. DPR RI dan pemerintah dituntut memastikan regulasi ini dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum.
Sebab, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada lahirnya sebuah undang-undang, melainkan juga pada konsistensi penegakannya dan sejauh mana negara mampu memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
sumber: JDIH Setjen DPR RI
KALTENGNEWS.ID






