PALANGKA RAYA, Kaltengnews.id – Maraknya beredar narasi dan unggahan di sejumlah platform media sosial yang menyinggung kehidupan pribadi Gubernur Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, H. Agustiar Sabran, S.IKom, bersama istri dan keluarganya, mendapat sorotan dari tokoh adat Dayak Kalimantan Tengah.

Mantir Adat Dayak Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Hendro M. Saleh, menyayangkan munculnya konten yang dinilainya telah masuk ke ranah pribadi dan berpotensi menyerang harkat serta martabat seorang kepala daerah beserta keluarganya.

“Sangat disayangkan oleh oknum yang kami nilai tidak bertanggung jawab terhadap narasi-narasi yang dinilai sudah menyerang pribadi Bapak Gubernur Kalimantan Tengah,” tegas Hendro kepada media ini, Selasa malam (8/9/2026).

Menurut Hendro, masyarakat seharusnya tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial, terlebih apabila informasi tersebut belum diketahui kebenaran dan sumbernya secara jelas.

Ia juga menyoroti salah satu konten yang beredar dengan tulisan provokatif yang menyebut, “NETIZEN BONGKAR! TERNYATA ISTRI GUBERNUR KALTENG DIDUGA ‘HAMIL DULUAN’ SEBELUM MENIKAH.”

Dalam konten tersebut juga terdapat narasi dari akun pengunggah yang mempertanyakan linimasa pernikahan dan kelahiran anak pasangan tersebut. Namun, narasi tersebut merupakan klaim/dugaan yang beredar di media sosial dan bukan merupakan fakta yang telah terverifikasi.

Hendro berharap masyarakat Kalimantan Tengah dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang muncul di ruang digital.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menerima informasi secara mentah, apalagi ikut menyebarluaskan konten yang belum jelas kebenarannya.

“Khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, kami berharap bisa bijak dan menyaring setiap informasi yang diterima. Jangan langsung men-share dan menerima mentah apa yang dilakukan oleh oknum yang kami nilai sengaja memperkeruh keadaan saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun menurut Hendro, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan fakta serta tidak berubah menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi seseorang maupun keluarganya.

Hendro juga mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang kembali terjadi pada musim kemarau.

Ia berharap energi pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen daerah dapat diarahkan untuk menghadapi persoalan tersebut.

“Pemerintah Kalteng saat ini fokus menangani permasalahan musibah kabut asap yang setiap tahun datang pada musim kemarau. Kondisi ini diprediksi masih akan berlangsung cukup lama, sehingga diperlukan kebersamaan dan perhatian seluruh pihak,” katanya.

Hendro menilai, masyarakat justru perlu bersama-sama menjaga suasana Kalteng agar tetap kondusif di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi daerah.

Lebih lanjut, Hendro mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi, komentar anonim, maupun narasi yang belum terverifikasi.

Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang perlu disikapi secara hati-hati, terlebih jika berpotensi merusak nama baik dan kehormatan pihak yang diberitakan.

“Jangan sampai karena ingin mendapatkan perhatian atau membuat konten menjadi viral, kemudian kita mengabaikan etika, fakta dan dampak yang ditimbulkan terhadap orang lain,” pungkasnya.

Kaltengnews.id – Cepat, Akurat dan Terpercaya.