SAMPIT, KALTENGNEWS.ID – Beredarnya rekaman percakapan antara Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Hj. Irawati, S.Pd., M.AP., dan Staf Ahli Menteri Kehutanan, Fahrizal Fitri, menjadi sorotan setelah Fahrizal menyayangkan penyebaran komunikasi yang disebutnya bersifat pribadi dan menilainya tidak etis.

Dalam pernyataannya, Fahrizal menyampaikan keberatan atas beredarnya rekaman tersebut sekaligus memberikan klarifikasi mengenai agenda kunjungan Menteri Kehutanan ke Sampit, Kalimantan Tengah.

“Saya menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan tersebut merupakan percakapan pribadi antara saya dan Ibu Wakil Bupati. Itu satu hal yang sangat tidak etis,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan bahwa, menurut keterangannya, Hj. Irawati tidak pernah meminta kepada dirinya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan atau undangan makan malam saat kunjungan Menteri Kehutanan ke Sampit.

Ia menyebut Menteri Kehutanan saat itu harus segera melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun untuk menghadiri rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Fahrizal juga menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan tetap akan berkunjung ke Sampit pada kesempatan berikutnya.

Beredarnya rekaman percakapan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai etika komunikasi pribadi dan aspek hukum penyebarannya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sejumlah perbuatan yang dilarang dalam penggunaan informasi elektronik. Namun, penyebaran rekaman percakapan tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Penilaiannya bergantung pada isi, konteks, tujuan penyebaran, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pasal yang relevan.

Hingga kini, informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan siapa yang menyebarkan rekaman tersebut maupun apakah terdapat pelanggaran hukum. Karena itu, diperlukan verifikasi terhadap fakta dan konteks secara utuh sebelum menarik kesimpulan.

Kaltengnews.id masih menunggu klarifikasi dari Hj. Irawati, S.Pd., M.AP., selaku Wakil Bupati Kotawaringin Timur, mengenai konteks percakapan dan tanggapannya atas pernyataan Fahrizal Fitri.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjaga keberimbangan informasi serta memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Kaltengnews.id mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan. Persoalan ini perlu disikapi secara proporsional, dengan membedakan keberatan atas penyebaran percakapan pribadi dari dugaan pelanggaran hukum yang masih memerlukan pembuktian.(ig)