Program MBG Dinilai Visi Strategis Prabowo, GEKIRA Kalteng Minta Tata Kelola Diperkuat
Palangka Raya – Sekretaris Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Kalimantan Tengah, Dr. Ari Yunus Hendrawan, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Pernyataan tersebut disampaikan Ari Yunus Hendrawan dalam keterangan tertulis yang diterima media, menyikapi berbagai dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan Program MBG di tingkat nasional.
Menurut Ari, program tersebut lahir dari kepedulian terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia yang selama bertahun-tahun masih menghadapi tantangan serius, termasuk tingginya angka stunting di sejumlah daerah. Oleh karena itu, ia menilai tujuan utama program harus tetap menjadi fokus bersama, terlepas dari berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
“Program MBG merupakan wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Program ini memiliki tujuan mulia untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Ari dalam keterangannya.
Terkait adanya persoalan hukum yang melibatkan oknum dalam penyelenggaraan program tersebut, Ari menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ia menilai persoalan yang melibatkan individu tidak boleh menghilangkan substansi dan manfaat program bagi masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa tindakan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, apabila terbukti, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.
“Penegakan hukum harus berjalan tegas dan transparan. Namun pada saat yang sama, program yang memberikan manfaat bagi masyarakat tidak boleh terhenti akibat ulah oknum tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, GEKIRA Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program MBG dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
Ari juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal guna mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.
Menurutnya, perbaikan tata kelola menjadi langkah penting agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima.
“Evaluasi dan penguatan sistem pengawasan harus menjadi prioritas agar ruang bagi praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, maupun kepentingan kelompok tertentu dapat diminimalkan,” ujarnya.
Selain itu, GEKIRA Kalteng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Program MBG secara konstruktif. Pengawasan publik dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Ari menekankan bahwa persoalan pemenuhan gizi anak merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menempatkan kepentingan anak-anak dan generasi mendatang di atas kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Tujuan utama yang harus dijaga adalah kepentingan anak-anak Indonesia. Program yang baik harus terus diperbaiki apabila terdapat kekurangan, bukan dihentikan. Masa depan generasi bangsa merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta kelompok rentan lainnya sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
(Redaksi/Kaltengnews.id)
