Pisah Sambut Kakanwil Pemasyarakatan Kalteng, Wagub Tekankan Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antarinstansi

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Tengah yang berlangsung di Palangka Raya.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pemasyarakatan semata, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama yang kuat dari seluruh elemen terkait.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi sektor pemasyarakatan saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif.

Ia menyampaikan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali beradaptasi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana.

“Penguatan sinergi dan kolaborasi menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan,” ujarnya.

Menurut Wakil Gubernur, keberhasilan program pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari efektivitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan.

Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, termasuk program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, hingga penguatan kesiapan warga binaan untuk kembali ke lingkungan sosial setelah bebas.

Acara pisah sambut tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap pejabat lama yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan itu, apresiasi disampaikan atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, pejabat yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan.

Pergantian kepemimpinan dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kinerja kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berbagai upaya pembenahan terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, penguatan integritas aparatur juga menjadi perhatian utama. Aparatur pemasyarakatan dituntut mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkeadilan.

Sejumlah pejabat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan turut menghadiri kegiatan tersebut.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Kalimantan Tengah.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sektor pemasyarakatan. Dengan dukungan lintas sektor, berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dapat ditangani secara lebih komprehensif, mulai dari pembinaan warga binaan hingga upaya pencegahan residivisme.

Melalui momentum pisah sambut tersebut, diharapkan terbangun semangat baru dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis di bidang pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Editor: Redaksi Kaltengnews.id