Lelang Tanah di Kendal Digugat, FERADI WPI Kawal Mediasi

Lelang Tanah di Kendal Digugat, FERADI WPI Kawal Mediasi

KENDAL, KALTENGNEWS.ID – Sengketa lelang tanah seluas 5.480 meter persegi di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Kendal Kelas IB, Rabu (11/11/2026).

Perkara bernomor 115/Pdt.G/2026/PN Kdl tersebut diajukan oleh Darmini selaku penggugat terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kendal dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan.

Gugatan ini menjadi perhatian karena objek sengketa berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 atas nama Darmini, yang menurut pihak penggugat diperkirakan bernilai sekitar Rp1 miliar, tetapi diduga dilelang dengan harga hanya sekitar Rp200 juta.

Perbedaan nilai tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan pihak penggugat. Meski demikian, nilai pasar tanah maupun harga lelang tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan pembuktian dalam proses hukum.

Tim hukum dari Subur Jaya Lawfirm bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FERADI WPI hadir mendampingi Darmini dalam proses mediasi yang berlangsung di PN Kendal.

Mediasi dipimpin Hakim Mediator I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kendal.

Sejumlah anggota tim hukum yang hadir antara lain Sukindar, S.H., Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., Adv. Markus Wijaya, S.H., Subagyo, S.H., serta Danang Khoirudin, S.T.

Ketua Umum DPP FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi Darmini dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami menghormati proses mediasi yang digelar hari ini dan dipimpin oleh hakim mediator. Kami dari Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan serta DPP FERADI WPI berkomitmen mengawal perkara Ibu Darmini sampai tuntas,” ujar Donny.

Ia berharap proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak tanpa mengabaikan hak-hak penggugat.

Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Sukindar, S.H., menyampaikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa memiliki arti penting bagi kehidupan keluarga Darmini.

Menurutnya, penyelesaian perkara tidak semestinya hanya mempertimbangkan aspek administratif lelang, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan keberlangsungan kehidupan pemilik tanah.

“Tanah 5.480 meter persegi ini merupakan sumber kehidupan keluarga Ibu Darmini. Kami meminta agar permintaan beliau dapat diakomodasi. Kami berharap tercapai perdamaian atau tanah tersebut dibeli dengan harga yang layak,” tegas Sukindar.

Sukindar juga meminta agar pelaksanaan eksekusi fisik objek sengketa ditunda sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  Kasus Lebih Setahun Belum Jelas, Hairil Tami Soroti Penanganan Penyidik Unit II Harda Polres Metro Bekasi

“Damai itu indah. Seng bener dibenerke, seng salah disalahke,” tambahnya.

Sementara itu, anggota tim hukum DPP FERADI WPI, Adv. Markus Wijaya, S.H., menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan dokumen dan argumentasi hukum untuk menghadapi tahapan persidangan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Menurut Markus, pihak penggugat akan mengajukan bukti-bukti terkait dugaan adanya persoalan hukum dalam proses lelang.

“Kami sudah menyiapkan seluruh berkas gugatan, bukti yang menurut kami menunjukkan adanya cacat hukum dalam lelang, serta dasar PMK Nomor 122 Tahun 2023 untuk dibuktikan di persidangan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan,” tegas Markus.

Ia menambahkan bahwa tim hukum akan terus mengawal proses penyelesaian perkara hingga mendapatkan kepastian hukum.

Namun, dugaan cacat hukum dalam pelaksanaan lelang tersebut masih merupakan dalil pihak penggugat dan belum dapat dinyatakan terbukti sebelum dilakukan pemeriksaan serta penilaian oleh pengadilan.

Berdasarkan informasi dari tim hukum penggugat, proses mediasi dijadwalkan kembali berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB.

Tim hukum berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat membuka ruang kesepakatan yang memberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil bagi para pihak.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak BRI Kantor Cabang Kendal maupun KPKNL Pekalongan terkait substansi gugatan, penetapan harga lelang, dan dugaan pelanggaran prosedur belum diperoleh.

KALTENGNEWS.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

KALTENGNEWS.ID – AKTUAL • CEPAT • TERPERCAYA

Redaksi_2