Kinerja Kadis PUPR Kalteng Disorot, Frans Sambung: Tidak Profesional dan Layak Dievaluasi

Kinerja Kadis PUPR Kalteng Disorot, Frans Sambung: Tidak Profesional dan Layak Dievaluasi

PALANGKA RAYA, KALTENGNEWS.ID – Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.T.P., mulai mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Betang Media Pratama (BMP).

Ketua LSM Betang Media Pratama, Frans Sambung, menilai kinerja pimpinan Dinas PUPR Kalteng perlu dievaluasi secara serius. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah temuan lapangan terhadap pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menurut pihaknya diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi pekerjaan.

Frans menegaskan, pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Setiap pekerjaan harus memenuhi standar teknis, spesifikasi kontrak, kualitas material, serta ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

“Jangan sampai pembangunan yang menggunakan uang rakyat justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai RAB maupun spesifikasi teknis, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Frans Sambung.

Menurutnya, kepala dinas bukan sekadar pejabat administratif yang bertanggung jawab menjalankan program dan menghabiskan anggaran. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan, memastikan kualitas pekerjaan, serta menjamin setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Selain persoalan kualitas pekerjaan pembangunan, LSM BMP juga menyoroti pembongkaran lima bangunan di kompleks Lapangan Sanaman Mantikei, Kota Palangka Raya.

Melalui surat Nomor 32/LSM-BMP/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, LSM BMP secara resmi meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan dan membentuk tim untuk menelusuri proses penghapusan, penilaian, pemanfaatan maupun pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) terkait pembongkaran tersebut.

Sebelumnya, LSM BMP telah menyampaikan permintaan informasi dan dokumen kepada Dinas PUPR Kalteng melalui surat Nomor 30/LSM-BMP/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026.

Namun, berdasarkan keterangan LSM BMP dalam surat lanjutan, hingga 9 November 2026 belum diperoleh jawaban resmi atas permintaan informasi tersebut.

Baca Juga :  Ketua RT 01 Menteng Resmi Somasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya

Frans menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengelolaan aset daerah harus transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Material hasil pembongkaran bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis juga harus jelas status serta keberadaannya.

Frans Sambung meminta Gubernur Kalimantan Tengah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan tersebut.

Menurutnya, evaluasi terhadap pejabat publik merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mencegah potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai RAB, kualitasnya tidak memenuhi spesifikasi, atau pengelolaan aset tidak transparan, jangan dibiarkan. Harus diperiksa secara objektif. Kami menilai kinerja Kepala Dinas PUPR perlu dievaluasi,” ujarnya.

Ia juga mendorong Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan aparat pengawasan terkait melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang menjadi perhatian masyarakat.

LSM BMP menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran pembangunan dan pengelolaan aset milik daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menyerap anggaran besar. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada laporan administrasi atau seremonial peresmian proyek.

Kualitas pekerjaan di lapangan, kesesuaian dengan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama.

Publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kini, Gubernur Kalimantan Tengah dituntut mengambil langkah tegas melalui evaluasi kinerja, sementara Dinas PUPR Kalteng diharapkan memberikan penjelasan terbuka atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian LSM BMP.

Redaksi KALTENGNEWS.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah maupun pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

KALTENGNEWS.ID | Tajam, Aktual, dan Terpercaya

Redaksi Utama