GUNUNG MAS, KALTENGNEWS.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Binartha atau yang akrab disapa Obin, akhirnya angkat bicara menanggapi kritik Silvanus Dio terkait langkahnya mendampingi masyarakat Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, dalam memperjuangkan hak plasma.

Sebelumnya, Silvanus Dio melontarkan kritik keras melalui pemberitaan Kaltengnews.id dengan judul “Silvanus Dio Sentil Ketua DPRD Gumas: Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan!”. Ia mempertanyakan langkah Binartha yang mengajak sejumlah ketua RT dan masyarakat menghadap Bupati Gunung Mas tanpa koordinasi dengan pihak yang selama ini mengawal perjuangan hak plasma tersebut.

Menanggapi kritik itu, Binartha menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk hadir dan mendampingi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Saya sebagai wakil rakyat, wajar-wajar saja saya mendampingi masyarakat dalam masalah ini,” kata Binartha kepada tim media online Kaltengnews.id, Selasa (3/11/2026).

Terkait tidak dilibatkannya Silvanus Dio dalam pertemuan tersebut, Binartha mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan yang bersangkutan tidak ikut dalam agenda pertemuan dengan Bupati Gunung Mas.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, Silvanus Dio disebut akan melaksanakan kegiatan penutupan PBS (Perusahaan Besar Swasta) perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.

Binartha juga menegaskan bahwa persoalan hak plasma masyarakat tidak seharusnya berkembang menjadi konflik antarpihak. Ia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat tetap mengedepankan komunikasi dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Kita tidak ingin di wilayah kita saat ini adanya gesekan dan menimbulkan gangguan Kamtibmas, khususnya di wilayah Kecamatan Manuhing,” ucapnya.

Lebih lanjut, Binartha berharap polemik yang berkembang tidak dibesar-besarkan hingga mengaburkan persoalan utama, yakni perjuangan masyarakat adat Dayak untuk memperoleh hak-haknya dalam setiap investasi yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas.

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Kehadiran investasi semestinya tidak mengesampingkan hak dan kepentingan masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Harapan saya, masalah ini jangan dibesar-besarkan. Masyarakat adat Dayak juga harus bisa mendapatkan hak-haknya dalam setiap investasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas,” tutup Binartha.

Pernyataan Binartha tersebut menjadi tanggapan langsung atas kritik Silvanus Dio yang sebelumnya menyoroti persoalan koordinasi dan proses perjuangan hak plasma masyarakat Tumbang Talaken.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah substansi persoalan. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang lebih dahulu mendampingi atau siapa yang paling berjasa dalam perjuangan tersebut.

Sebagai Ketua DPRD sekaligus wakil rakyat, Binartha tentu memiliki tanggung jawab politik dan kelembagaan untuk memastikan aspirasi masyarakat dikawal hingga memperoleh kejelasan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya pihak yang tampil mendampingi masyarakat, melainkan pada sejauh mana hak plasma yang diperjuangkan benar-benar mendapatkan kepastian dan direalisasikan.

Kaltengnews.id akan terus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.