PALANGKA RAYA, KALTENGNEWS.ID – Persoalan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kembali menjadi perhatian. Kondisi yang dilaporkan hampir terjadi setiap hari, khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kawasan Jalan Rajawali, menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, antrean kendaraan di SPBU tersebut kerap memanjang akibat banyaknya pengendara yang hendak mendapatkan Pertalite. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus memengaruhi kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

Persoalan tersebut bukanlah fenomena baru. Antrean panjang Pertalite telah berulang kali terjadi di sejumlah SPBU di Palangka Raya sepanjang tahun 2026, bahkan sempat menjadi perhatian pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak Pertamina.

Masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor menjadi kelompok yang paling berpotensi terdampak. Waktu yang semestinya digunakan untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi harus tersita untuk mengantre BBM.

Panjangnya antrean menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite dengan cepat dan mudah.

Dalam pemberitaan Tabengan pada 8 September 2026, Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Tengah, Donny Prasetya, menjelaskan bahwa salah satu faktor meningkatnya antrean ialah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga kedua jenis BBM tersebut.

Selain meningkatnya permintaan, Pertamina saat itu juga menyebut musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi BBM menuju SPBU.

Namun, persoalan lain turut terungkap dalam inspeksi mendadak Satpol PP Kota Palangka Raya pada Agustus 2026.

Sebagaimana diberitakan Kalteng Pos pada 17 Agustus 2026, Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, mengungkapkan adanya SPBU yang mengajukan pesanan Pertalite sebanyak 24 kiloliter, tetapi hanya menerima 16 kiloliter. Pada kasus lainnya, permintaan 16 kiloliter disebut hanya dipenuhi sebanyak 8 kiloliter.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan BBM perlu dilihat tidak hanya berdasarkan stok di tingkat depo, tetapi juga berdasarkan ketepatan waktu dan volume penyaluran yang benar-benar diterima SPBU.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya menyampaikan bahwa stok Pertalite secara umum masih mencukupi. Dengan demikian, kondisi antrean panjang belum dapat dijadikan satu-satunya bukti adanya kelangkaan stok secara menyeluruh.

Persoalan antrean BBM juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi.

Dalam pemberitaan Prokalteng pada 17 September 2026, Junaidi menilai panjangnya antrean kendaraan sebagai indikasi bahwa penyaluran BBM ke tingkat SPBU belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.

Ia mendesak Pertamina memastikan kecukupan pasokan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang.

Perbedaan penjelasan antara pihak Pertamina dan kalangan legislatif tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai kuota, realisasi penyaluran, dan kebutuhan Pertalite di Palangka Raya.

Apalagi, antrean tidak hanya menyangkut kenyamanan konsumen, tetapi juga dapat berdampak pada produktivitas masyarakat, terutama pengemudi angkutan, pekerja harian, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Kondisi antrean yang dilaporkan terus berulang di kawasan SPBU Jalan Rajawali menjadi alasan penting bagi Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah untuk kembali mengevaluasi sistem distribusi serta pelayanan BBM.

Evaluasi perlu mencakup kesesuaian pasokan dengan permintaan masing-masing SPBU, ketepatan jadwal pengiriman, kapasitas pelayanan pengisian, serta pengawasan penyaluran Pertalite agar tepat sasaran.

Pihak terkait juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai apakah antrean yang terus terjadi disebabkan oleh meningkatnya permintaan, keterlambatan distribusi, keterbatasan fasilitas pelayanan, atau gabungan dari beberapa faktor tersebut.

Di samping itu, pengawasan terhadap kemungkinan pembelian berulang dan penyalahgunaan BBM perlu dilakukan berdasarkan temuan serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM yang menjadi kebutuhan penting transportasi sehari-hari dapat diperoleh secara wajar, tanpa harus menghabiskan waktu lama di barisan antrean.

Persoalan antrean Pertalite di Palangka Raya diharapkan tidak terus menjadi masalah berulang tanpa penyelesaian yang terukur.

Hingga penyusunan rilis ini, belum terdapat keterangan terbaru yang terverifikasi dari pengelola SPBU Jalan Rajawali maupun Pertamina mengenai penyebab antrean yang dilaporkan pada November 2026.

KALTENGNEWS.ID akan terus mengikuti perkembangan persoalan distribusi Pertalite di Kota Palangka Raya dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait.