Setahun Lebih Menunggu, Anggota Koperasi Jaya Makmur dan Warga Pertanyakan Bagi Hasil dengan Agrinas

KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGNEWS.ID – Lebih dari satu tahun setelah penguasaan kembali lahan perkebunan kelapa sawit seluas 805,23 hektare oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejumlah anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mulai mempertanyakan kejelasan pengelolaan serta kemungkinan pembagian hasil dari perkebunan tersebut.

Lahan yang sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha Koperasi Jaya Makmur itu diketahui masuk dalam proses penguasaan kembali oleh Satgas PKH pada 6 Mei 2025.

Namun, hingga lebih dari satu tahun setelah proses tersebut, anggota koperasi dan masyarakat setempat masih membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan pengelolaan lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan mereka apabila perkebunan tersebut berada dalam pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya mengenai status lahan setelah penertiban, melainkan juga menyangkut bagaimana keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan perkebunan tersebut.

Anggota koperasi dan masyarakat ingin mengetahui apakah terdapat peluang kemitraan, bagaimana mekanisme pembagian hasil yang mungkin diterapkan, serta siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya perubahan penguasaan lahan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai arah pengelolaan dan kemungkinan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi perkebunan ke depan.

Pertanyaan anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat setempat semakin relevan seiring kebijakan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang mendorong keterlibatan koperasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan pemberitaan Kantor Berita ANTARA pada 2 Juli 2026, Agrinas bersama Kementerian Koperasi mendorong pengembangan kemitraan perkebunan sawit dengan melibatkan koperasi.

Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan rencana pelibatan koperasi dalam pengelolaan perkebunan, termasuk melalui skema kemitraan plasma.

Dalam kebijakan tersebut, alokasi kebun plasma masyarakat paling sedikit 20 persen menjadi salah satu perhatian sesuai ketentuan dan cakupan lahan yang berlaku.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat Desa Mekar Sari mengenai apakah perkebunan yang sebelumnya berkaitan dengan koperasi mereka juga termasuk dalam rencana kemitraan Agrinas.

Masyarakat memerlukan kejelasan apakah areal seluas 805,23 hektare tersebut telah masuk dalam cakupan penugasan atau pemetaan pengelolaan Agrinas, serta apakah anggota koperasi dapat mengikuti proses verifikasi calon mitra maupun penerima manfaat.

Meski demikian, kebijakan plasma secara umum tidak serta-merta memberikan hak pembagian lahan atau keuntungan kepada koperasi tertentu. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada status hukum lahan, ketentuan kemitraan, dan hasil verifikasi pihak berwenang.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pernyataan resmi Agrinas mengenai mekanisme pembagian hasil dalam pengembangan kemitraan perkebunan sawit rakyat.

Melalui publikasi resminya pada 15 Agustus 2026, Agrinas menyampaikan penguatan kemitraan sawit rakyat dan pelibatan koperasi di Kalimantan Tengah.

Dalam publikasi tersebut, Agrinas menjelaskan bahwa pembagian hasil kemitraan tidak ditetapkan secara sepihak, tetapi didasarkan pada kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau pihak independen.

Kajian tersebut digunakan untuk menentukan skema pembagian hasil yang objektif, profesional, dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing objek perkebunan.

Agrinas juga menyampaikan bahwa koperasi dan lembaga masyarakat di Kotawaringin Timur dilibatkan dalam pembahasan mengenai pemetaan luasan, legalitas kelembagaan, serta pendataan calon penerima manfaat.

Informasi tersebut menjadi perhatian masyarakat Desa Mekar Sari, khususnya anggota Koperasi Jaya Makmur yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan pengelolaan perkebunan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah areal 805,23 hektare yang berkaitan dengan Koperasi Jaya Makmur telah masuk dalam proses pemetaan dan kajian kemitraan tersebut.

Selain itu, diperlukan penjelasan mengenai apakah anggota koperasi dan masyarakat setempat telah tercakup dalam pendataan calon penerima manfaat atau masih harus melalui tahapan administratif tertentu.

Keterbukaan informasi mengenai proses tersebut menjadi penting agar tidak muncul perbedaan pemahaman antara kebijakan kemitraan yang diumumkan secara nasional dan penerapannya pada areal perkebunan tertentu.

Berdasarkan dokumen verifikasi Satgas PKH tertanggal 6 Mei 2025 yang menjadi dasar pemberitaan sebelumnya, lahan seluas 805,23 hektare tersebut tercatat berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Dari total luasan itu, sekitar 676,70 hektare telah ditanami kelapa sawit, sedangkan 128,53 hektare lainnya belum ditanami.

Dokumen tersebut juga mencatat bahwa Koperasi Jaya Makmur memiliki 315 anggota serta riwayat hubungan kemitraan perkebunan dengan PT Hutan Sawit Lestari (HSL).

Jumlah anggota tersebut menunjukkan adanya dimensi sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai masa depan pengelolaan perkebunan.

Meski demikian, keberadaan 315 anggota tidak berarti seluruhnya secara otomatis memiliki hak atas pembagian hasil atau telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam skema Agrinas.

Penetapan hak dan bentuk keterlibatan masing-masing pihak tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen, legalitas, dan keputusan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, sejumlah anggota koperasi dan masyarakat setempat mengharapkan adanya penjelasan resmi mengenai bagaimana riwayat pengelolaan dan keterkaitan ekonomi mereka dipertimbangkan dalam proses penataan perkebunan setelah penguasaan kembali oleh negara.

Bagi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar perkebunan, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga menyangkut peluang untuk tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi perkebunan.

Apabila pemerintah melalui Agrinas mendorong keterlibatan koperasi sebagai mitra pengelolaan sawit, masyarakat berharap kebijakan tersebut dapat dijelaskan secara konkret hingga tingkat desa.

Peluang keterlibatan itu dapat berupa kemitraan plasma, kerja sama operasional, maupun kegiatan penunjang perkebunan lainnya sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan kelembagaan.

Namun, bentuk kerja sama tersebut memiliki dasar dan konsekuensi ekonomi yang berbeda. Kemitraan operasional, misalnya, tidak dapat langsung disamakan dengan hak kepemilikan kebun plasma ataupun pembagian hasil usaha.

Oleh karena itu, transparansi mengenai bentuk kemitraan, dasar perhitungan manfaat, serta mekanisme penentuan pihak yang berhak menjadi sangat penting.

Anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat setempat mengharapkan agar proses penataan pengelolaan perkebunan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat yang sebelumnya memiliki hubungan ekonomi dengan areal tersebut.

Di sisi lain, pelaksanaan kemitraan tetap harus menghormati kewenangan negara atas kawasan hutan serta ketentuan hukum yang mengatur penggunaan dan pengelolaannya.

Untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Satgas PKH, serta instansi pemerintah terkait.

Pertama, apakah lahan seluas 805,23 hektare yang sebelumnya berkaitan dengan Koperasi Jaya Makmur telah resmi masuk dalam pengelolaan atau rencana kemitraan Agrinas?

Kedua, bagaimana kedudukan Koperasi Jaya Makmur beserta anggotanya setelah penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH pada 6 Mei 2025?

Ketiga, apabila lahan tersebut dikelola Agrinas, apakah tersedia skema kemitraan atau pembagian hasil yang memungkinkan koperasi maupun masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi secara sah?

Keempat, bagaimana mekanisme kajian independen, perhitungan pembagian hasil, serta penetapan koperasi dan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat?

Kelima, apakah anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat Desa Mekar Sari telah masuk dalam proses inventarisasi dan verifikasi calon mitra atau penerima manfaat?

Kelima persoalan tersebut memerlukan jawaban agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah pengelolaan perkebunan dan kemungkinan keterlibatan mereka.

Persoalan yang berkembang di Desa Mekar Sari memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan perkebunan yang telah melalui proses penertiban kawasan hutan.

Penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Namun, penataan pengelolaan setelahnya juga perlu memperhatikan keberadaan masyarakat yang memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi dengan areal tersebut.

Kejelasan status lahan, legalitas pengelola, dasar penetapan penerima manfaat, serta mekanisme kerja sama menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Bagi anggota Koperasi Jaya Makmur dan masyarakat Desa Mekar Sari, informasi resmi dan komunikasi terbuka dengan pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai masa depan kegiatan ekonomi mereka.

Terlebih, kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan koperasi dalam perkebunan sawit perlu disertai penjelasan mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan pada setiap areal sesuai kondisi dan status hukumnya.

Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh konfirmasi khusus yang memastikan apakah areal seluas 805,23 hektare tersebut telah masuk dalam pengelolaan Agrinas, maupun apakah terdapat perjanjian kemitraan atau mekanisme pembagian hasil dengan Koperasi Jaya Makmur.

KALTENGNEWS.ID membuka ruang klarifikasi kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Satgas PKH, Kementerian Koperasi, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta PT Hutan Sawit Lestari.

Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan status pengelolaan lahan, peluang kemitraan, dasar penetapan penerima manfaat, dan kedudukan anggota koperasi maupun masyarakat setempat.

KALTENGNEWS.ID menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara secara transparan, berdasarkan ketentuan hukum, dan memperhatikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat.

Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, akurasi, dan tanggung jawab pemberitaan.

KALTENGNEWS.ID – AKTUAL • CEPAT • TERPERCAYA