Ekonomi Terganggu, Kesehatan Terancam, Pendidikan Daring hingga Penerbangan Terdampak

PALANGKA RAYA — Kabut asap pekat kembali menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga transportasi udara.

Asap yang menyelimuti sejumlah kawasan membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia dan masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara.

Dampak kabut asap juga berpotensi menjalar ke sektor pendidikan. Ketika kualitas udara memburuk, pembelajaran tatap muka dapat menghadapi kendala sehingga sekolah harus mempertimbangkan langkah antisipasi, termasuk pembelajaran secara daring.

Sementara itu, sektor penerbangan juga menjadi salah satu aktivitas yang rentan terdampak apabila kabut asap menyebabkan jarak pandang berada di bawah standar keselamatan operasional.

Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi karhutla.

Karhutla bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Setiap tahun, terutama ketika memasuki periode kemarau, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan.

Namun, ketika kabut asap kembali dirasakan masyarakat, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan menjadi penting.

Publik berhak mengetahui sejauh mana program pencegahan karhutla telah berjalan, bagaimana kesiapan menghadapi titik api, serta seberapa efektif anggaran penanggulangan bencana memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pertanyaan sederhananya: apakah pemerintah sudah bekerja maksimal sebelum api muncul, atau baru bergerak ketika asap telah memenuhi udara masyarakat?.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga menunjukkan tindakan konkret di lapangan.

Pencegahan dini, pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, pemadaman cepat, pelayanan kesehatan serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.

Penggunaan anggaran publik juga perlu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Pasalnya, anggaran pemerintah pada hakikatnya merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, perlindungan dan kesejahteraan.

Kritik terhadap kegiatan pemerintah yang dinilai sebagian masyarakat terlalu “eforial” juga muncul di tengah kondisi bencana karhutla.

Pemerintah tentu memiliki berbagai agenda dan kegiatan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ketika masyarakat sedang menghadapi kabut asap, perhatian publik secara alami tertuju pada prioritas pemerintah dalam menangani persoalan yang paling mendesak.

Termasuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sosok istri Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, seharusnya tetap dilihat secara objektif berdasarkan konteks kegiatan, sumber anggaran, kewenangan serta manfaatnya bagi masyarakat.

Persoalannya bukan siapa yang tampil, melainkan apakah setiap kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Jika menggunakan anggaran publik, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai dasar hukum, sumber pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Dalam negara demokrasi, kritik masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik.

Masyarakat tidak seharusnya harus turun ke jalan terlebih dahulu agar keluhannya didengar.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi dan menerima kritik sebagai bahan evaluasi.

Kabut asap yang berulang setiap tahun seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pencegahan karhutla secara menyeluruh.

Bukan hanya memadamkan api ketika kebakaran telah terjadi, tetapi bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terus menjadi siklus tahunan.

Jurnalis dan Aktivis Sosial Indra Gunawan menilai kondisi kabut asap yang kembali terjadi perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah.

“Ketika masyarakat sudah terganggu ekonominya, kesehatannya, pendidikan anak-anaknya dan mobilitasnya, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kata-kata. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata,” ujarnya dalam pandangan kritisnya.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan ukuran keberhasilan yang dapat dilihat masyarakat.

“Berapa anggaran yang digunakan, apa programnya, bagaimana hasilnya dan apa yang diperbaiki dari tahun sebelumnya. Semua itu penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika uang publik digunakan,” katanya.

Indra berharap pemerintah memiliki kepekaan terhadap keluhan masyarakat dan segera memperkuat langkah pencegahan maupun penanganan karhutla.

“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan,” tegasnya.

Kabut asap boleh kembali datang setiap musim kemarau. Namun, masyarakat Kalimantan Tengah tentu berharap solusi terhadap karhutla tidak lagi bersifat tahunan, melainkan permanen, terukur dan benar-benar berpihak kepada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Kaltengnews.id
Cepat • Akurat • Berimbang