KOTAWARINGIN BARAT, KALTENGNEWS.ID — DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menjadi salah satu persoalan di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

Wakil Ketua I DPRD Kobar, Rudi Imam Gunawan, mengatakan persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi hingga aktivitas pembelian di SPBU juga perlu diperkuat.

Rudi meminta BPH Migas memasang informasi yang jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap pelangsir di setiap SPBU. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui konsekuensi apabila ditemukan penyalahgunaan dalam pembelian maupun distribusi BBM.

“Apa sanksinya, harus jelas. Harapan kami BPH Migas memberikan tindakan tegas,” ujar Rudi, Selasa (11/8/2026).

Selain masalah pelangsiran, DPRD Kobar turut menyoroti rencana penambahan kuota BBM, terutama Pertamax. Berdasarkan hasil rapat bersama perwakilan Pertamina Pangkalan Bun, pengajuan tambahan kuota disebut telah dilakukan, namun realisasinya diperkirakan baru berlangsung pada awal September 2026.

Menurut Rudi, waktu tersebut dinilai terlalu lama melihat kondisi antrean kendaraan yang saat ini terjadi di sejumlah SPBU.

“Pengajuan penambahan kuota sudah dilakukan, tapi awal September baru bisa terealisasi. Akan sangat terlambat kalau awal September,” tegasnya.

Rudi juga meminta agar persoalan antrean panjang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengelola SPBU. Ia menilai SPBU merupakan bagian dari rantai distribusi, sementara pengaturan dan pengawasan BBM juga berada pada kewenangan lembaga terkait di tingkat pusat.

“Jangan semua ini dibebankan ke SPBU. Kalau ada antrean panjang SPBU disalahkan. Yang punya regulasi adalah BPH Migas,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Kobar Muhammad Rudiansyah Abdullah sebelumnya memastikan pasokan BBM untuk wilayah Kotawaringin Barat dalam kondisi aman. Menurutnya, antrean panjang antara lain dipengaruhi peningkatan pembelian masyarakat setelah beredarnya informasi terkait ketersediaan BBM yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Hiswana Migas bersama Pertamina disebut terus melakukan pemantauan distribusi BBM dari depo hingga SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Pasokan BBM untuk wilayah Kotawaringin Barat dipastikan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun membeli BBM dalam jumlah berlebihan,” ujar Rudiansyah.

DPRD Kobar berharap BPH Migas dan pihak terkait segera menghadirkan langkah konkret, baik melalui penguatan pengawasan, penindakan terhadap penyalahgunaan distribusi maupun percepatan penambahan kuota, sehingga antrean BBM di Kotawaringin Barat dapat segera teratasi.