Sikapi Ancaman Reformasi Jilid II, Kapolri, BIN dan Istana Minta Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional

Jakarta – Ancaman aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendapat tanggapan dari sejumlah lembaga negara. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan pihak Istana Negara kompak mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas, ketertiban, serta persatuan nasional di tengah meningkatnya dinamika politik dan ekonomi.

Pernyataan tersebut muncul setelah BEM SI melayangkan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional, terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mahasiswa mengancam akan menggelar gerakan yang mereka sebut sebagai Reformasi Jilid II apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons konkret dari pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghargai dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat sesuai tenggat yang ditetapkan kelompok mahasiswa.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga menilai semangat kritik dan pengawasan dari kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, seluruh kegiatan demonstrasi diharapkan berlangsung secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolri memastikan jajaran kepolisian akan mengawal setiap aksi penyampaian aspirasi agar berlangsung aman dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Menurutnya, menjaga situasi tetap kondusif merupakan kepentingan bersama seluruh elemen bangsa.

Sementara itu, Kepala BIN Herindra juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi negara. Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan konflik sosial maupun memperkeruh keadaan melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.

BIN disebut terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi, termasuk aktivitas penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.

Ancaman aksi Reformasi Jilid II sendiri bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah dan sejumlah persoalan ekonomi lainnya. BEM SI menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih cepat dan konkret untuk menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan kondisi ekonomi nasional.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan hukum. Stabilitas keamanan dinilai menjadi faktor penting agar proses pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan secara optimal.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengindikasikan adanya langkah represif terhadap rencana aksi mahasiswa. Sebaliknya, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga terkait menyatakan terbuka terhadap kritik serta masukan masyarakat, sembari mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif demi kepentingan bangsa dan negara.

Sumber: Kompas.com, dikutip dan diolah berdasarkan pernyataan resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Herindra, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait respons pemerintah terhadap ancaman aksi Reformasi Jilid II.