Tolak Gugatan Pasal Berladang, 500 Massa Adat Kaltara Siap Kepung Kantor Gubernur

Tolak Gugatan Pasal Berladang, 500 Massa Adat Kaltara Siap Kepung Kantor Gubernur
Gambar Ilustrasi

TANJUNG SELOR – Gelombang penolakan terhadap gugatan uji materi terkait ketentuan berladang di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menguat. Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMAKU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (16/11/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk sikap tegas masyarakat adat terhadap gugatan yang dinilai berpotensi mengancam tradisi, ruang hidup, serta hak masyarakat adat dalam mengelola lahan berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Koordinator Lapangan AMAKU, Agustinus Amos, menyampaikan bahwa konsolidasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat di Kalimantan Utara, termasuk masyarakat Dayak, Tidung, dan Bulungan.

Sedikitnya 20 organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat disebut telah menyatakan kesiapan untuk bergabung. Jumlah massa yang diperkirakan hadir mencapai sekitar 500 orang.

AMAKU membawa tuntutan agar pihak pemohon uji materi bersedia datang langsung ke Kalimantan Utara untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat adat mengenai maksud dan tujuan gugatan tersebut.

Aliansi juga menyatakan akan menyampaikan pernyataan sikap serta petisi resmi kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan uji materi tersebut ditolak apabila gugatan tidak dicabut.

Baca Juga :  ESDM Setujui 664 RKAB Minerba 2026, Sejumlah Pengajuan Masih Dievaluasi

Bagi masyarakat adat, persoalan berladang bukan sekadar aktivitas membuka lahan. Tradisi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sistem kehidupan, budaya, pengetahuan lokal, dan keberlangsungan masyarakat adat.

Namun demikian, perlindungan tradisi berladang juga harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kearifan lokal dan perlindungan lingkungan semestinya berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.

AMAKU memastikan aksi akan dilaksanakan melalui prosedur pemberitahuan kepada aparat keamanan. Selain itu, Dewan Adat Kaltara juga membahas kemungkinan langkah adat lanjutan melalui mekanisme dan keputusan bersama para tetua adat.

Sikap masyarakat adat ini menjadi pengingat bahwa kebijakan dan proses hukum yang menyangkut kehidupan masyarakat adat harus memperhatikan aspek historis, sosial, budaya, serta hak-hak konstitusional mereka.

Negara tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat adat beserta tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas dan sejarah bangsa.

Adat bukan kejahatan. Hak masyarakat adat harus dihormati, sementara kelestarian lingkungan tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Sumber: detikKalimantan, 14 November 2026.

Redaksi Utama