PT LAK Bantah Ada Kesepakatan dengan PERPEDAYAK, Klaim HGU Terbit 2015, Siap Tempuh Jalur Hukum

KUALA KAPUAS, KALTENGNEWS.ID – Sengketa kompensasi lahan seluas empat hektare antara PT Lifere Agro Kapuas (PT LAK) dengan pihak yang dikaitkan dengan DPD PERPEDAYAK Kabupaten Kapuas semakin memunculkan perbedaan pandangan. Kedua belah pihak menyampaikan keterangan berbeda mengenai hasil pertemuan, proses negosiasi, hingga dasar legalitas penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa.
Manager Legal PT LAK, Edward, SH, secara tegas membantah adanya kesepakatan final antara perusahaan dengan DPD PERPEDAYAK Kapuas sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya.
Menurut Edward, memang benar telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan negosiasi. Namun, seluruh proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.
“Justru karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, perusahaan memilih mengambil langkah atau upaya hukum agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum atas legalitas yang dimiliki,” ungkap Edward kepada media ini.
Pernyataan PT LAK tersebut berbeda dengan keterangan Ketua DPD PERPEDAYAK Kabupaten Kapuas, Timotius Mahar, SE.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Timotius menyampaikan bahwa pertemuan telah beberapa kali dilakukan dan menurut pihaknya kesepakatan terakhir sudah tercapai, tetapi kemudian dibatalkan.
Timotius juga mempertanyakan alasan pembatalan kesepakatan yang dikaitkan dengan penutupan lahan sebelumnya.
Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjelas. Sebab, apabila memang terdapat kesepakatan yang pernah dicapai, dokumen, notulen, maupun bukti komunikasi kedua belah pihak perlu dibuka untuk memastikan duduk persoalan sebenarnya.
Edward menjelaskan, dalam pertemuan terakhir di Kantor Estate Haruan, DPD PERPEDAYAK menyampaikan dua permintaan kepada perusahaan.
Pertama, meminta bagi hasil kebun per bulan sampai berakhirnya satu kali masa izin HGU.
Kedua, meminta pembayaran dana rapelan selama dua tahun.
Menurut Edward, kedua permintaan tersebut telah disampaikan kepada manajemen pusat PT LAK.
Setelah dilakukan pertimbangan oleh manajemen pusat, perusahaan menyatakan tidak menyetujui kedua permintaan tersebut.
Penolakan itu telah disampaikan secara resmi melalui surat PT LAK Nomor 186/LAK-EXT/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, Edward juga menegaskan bahwa PT Lifere Agro Kapuas telah lebih dahulu memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2015. Sementara itu, menurut keterangan perusahaan, pihak Ilham baru memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2018.
Perbedaan tahun penerbitan dokumen tersebut menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian atas legalitas lahan yang dimilikinya.
“PT Lifere Agro Kapuas sudah lebih dulu memegang izin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2015, sedangkan pihak Pak Ilham baru punya SHM pada tahun 2018. Untuk itu, PT LAK akan menempuh jalur hukum agar mendapatkan kepastian hukum atas HGU yang dimilikinya,” ungkap Edward kepada media ini.
Menurutnya, langkah hukum diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian terhadap legalitas perusahaan maupun status lahan yang menjadi objek sengketa.
Namun demikian, perbedaan tahun penerbitan dokumen pertanahan perlu diuji dengan memeriksa keabsahan dokumen, tanggal pendaftaran hak, peta bidang, koordinat, serta kemungkinan adanya tumpang tindih antara areal HGU dan SHM.
Edward juga menyampaikan bahwa sejak 23 Oktober 2026, lahan tersebut telah ditutup oleh pihak Ilham. Perusahaan mengaku dilarang melakukan aktivitas operasional di dalam area kebun yang diklaim berada dalam wilayah HGU PT LAK.
“Sejak tanggal 23 Oktober 2026 sampai saat ini, pihak perusahaan sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasional di dalam kebun tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, kondisi lahan empat hektare tersebut juga menjadi perhatian karena disebut telah memasuki masa produktif dan sudah menghasilkan panen.
Jika informasi tersebut benar, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang mengelola kebun, siapa yang menikmati hasil panen, serta bagaimana perhitungan manfaat ekonomi dari lahan yang masih menjadi objek sengketa.
Hal ini penting agar penyelesaian tidak hanya berfokus pada tuntutan kompensasi, tetapi juga memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Secara hukum, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sementara Pasal 28 mengatur mengenai Hak Guna Usaha sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sesuai peruntukannya.
Selanjutnya, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur ketentuan mengenai HGU, termasuk hak dan kewajiban pemegang hak serta ketentuan mengenai berakhirnya hak tersebut.
Dengan demikian, klaim HGU PT LAK maupun SHM pihak Ilham harus diperiksa berdasarkan dokumen resmi pertanahan, riwayat penerbitan hak, batas koordinat, dan kesesuaian objek tanah.
Pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat tumpang tindih hak atau persoalan administrasi pertanahan yang harus diselesaikan.
Sebelumnya, DPD PERPEDAYAK Kabupaten Kapuas juga menyampaikan rencana menggelar ritual adat di lokasi yang menjadi objek persoalan serta menyiapkan sekitar 200 anggota untuk mendatangi PT LAK.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan kompensasi lahan empat hektare.
Namun, di tengah rencana tersebut, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan langkah damai, menjaga situasi kondusif, dan menghormati proses hukum yang berlaku.
Sengketa lahan empat hektare ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan saling membantah. Baik PT LAK maupun pihak warga perlu menunjukkan dokumen dan bukti hukum yang menjadi dasar klaim masing-masing.
Jika perusahaan menyatakan HGU telah dimiliki sejak 2015, dokumen tersebut perlu diperiksa kesesuaiannya dengan objek tanah yang disengketakan. Demikian pula SHM pihak Ilham yang disebut terbit pada 2018 harus diperiksa riwayat penerbitan dan lokasi bidang tanahnya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang tuntutan bagi hasil kebun setiap bulan atau dana rapelan selama dua tahun. Persoalan utamanya adalah kepastian hukum atas lahan, kejelasan hak masing-masing pihak, serta penyelesaian manfaat ekonomi dari kebun yang menjadi objek sengketa.
Jangan sampai sengketa terus berlarut-larut tanpa kepastian. Perusahaan berhak mempertahankan legalitasnya, masyarakat juga berhak memperjuangkan haknya sepanjang memiliki dasar hukum yang sah.
KALTENGNEWS.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT LAK, DPD PERPEDAYAK Kapuas, pihak Ilham, maupun instansi pertanahan terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan transparan






