Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu Bantah Laporan Idris, Ungkap Dugaan Kartu Plasma Palsu

Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu Bantah Laporan Idris, Ungkap Dugaan Kartu Plasma Palsu

SERUYAN, KALTENGNEWS.ID – Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu, Desa Tumbang Bai, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait laporan Idris yang menyebut adanya dugaan pelanggaran administrasi koperasi.

Kepada KALTENGNEWS.ID, Sabtu malam (14/11/2026), pihak pengurus secara tegas membantah tudingan yang disampaikan Idris. Menurut pengurus, informasi yang beredar di sejumlah media online dinilai tidak sesuai dengan duduk perkara sebenarnya.

Pengurus justru mengungkapkan adanya dugaan penggunaan kartu plasma yang tidak sah. Kartu yang dipersoalkan tersebut disebut awalnya diperoleh Idris melalui Sri Utami, yang menjual kartu tersebut kepada istri Idris dengan harga Rp7 juta.

“Berdasarkan laporan polisi ke Polsek Seruyan Tengah, Idris membeli dari Sri Utami seharga Rp7 juta, dan itu awalnya melalui istrinya,” ungkap pihak pengurus koperasi.

Menurut pengurus, persoalan tersebut mulai terungkap ketika Idris hendak mengambil sisa pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) di koperasi. Saat dilakukan pemeriksaan administrasi, pihak koperasi menemukan adanya perbedaan catatan jumlah pengambilan antara kartu yang dibawa Idris dengan data kartu anggota atas nama Ruslianoor.

“Dicek oleh pihak koperasi, kartu yang dimiliki Idris berbeda jumlah pengambilan. Di Idris sebanyak dua kali, sedangkan di kartu milik Ruslianoor sebanyak delapan kali,” jelasnya.

Pengurus menegaskan, berdasarkan data administrasi koperasi, Ruslianoor merupakan pemilik asli kartu plasma sekaligus anggota koperasi yang masih aktif. Sementara Idris dan Sri Utami, menurut keterangan pengurus, bukan anggota Koperasi Bina Warga Bersatu.

Pengurus juga menjelaskan bahwa sebelum pihak kepolisian mendatangi koperasi, pihaknya telah meminta agar Idris dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangan pengurus, Idris tidak hadir saat diminta memberikan keterangan.

Baca Juga :  Membangun Polri yang Religius, Polda Kalteng dalam Kebersamaan membangun Kasih.

Pengurus Koperasi Bina Warga Bersatu turut menyayangkan pemberitaan yang beredar di sejumlah media online karena dinilai tidak memuat penjelasan pihak koperasi secara utuh.

Sebagai bentuk keberatan, pihak koperasi mengaku telah melayangkan surat somasi kepada redaksi media terkait dan memberikan batas waktu 1 x 24 jam untuk memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab.

“Apa yang sudah beredar di beberapa media online itu tidak benar dan sudah kami sampaikan surat resmi dan teguran keras,” tegas pihak pengurus.

Lebih lanjut, pengurus menjelaskan bahwa Koperasi Bina Warga Bersatu mengelola lahan plasma dengan luas kurang lebih 169 hektare dan memiliki sebanyak 335 anggota.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), lanjutnya, dilakukan setiap enam bulan sekali. Berdasarkan keterangan pengurus, masing-masing anggota menerima pembagian sekitar Rp628 ribu.

Pengurus berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh dokumen dan fakta terkait persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

Pihaknya juga meminta agar pemberitaan mengenai koperasi dilakukan secara berimbang dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.

Sementara itu, persoalan kepemilikan kartu plasma dan dugaan ketidaksesuaian administrasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen koperasi serta penelusuran aparat penegak hukum.

KALTENGNEWS.ID membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Idris, Sri Utami, Ruslianoor, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.

(Redaksi/KALTENGNEWS.ID)

Redaksi Utama