Mediasi Berujung Kekecewaan, Dugaan Pemanfaatan Media Seret Mantan Legislator dan PT TBL

GUNUNG MAS, KALTENGNEWS.ID – Upaya media memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, justru berujung kekecewaan. Pimpinan Redaksi Kaltengnews.id, Indra Gunawan, mengaku kecewa setelah komunikasi dan komitmen yang sebelumnya disampaikan dalam proses mediasi diduga tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan ini berkaitan dengan pembebasan lahan seluas kurang lebih 40 hektare milik Untung Jaya Bangas, mantan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, yang melibatkan PT Tewah Bahana Lestari (PT TBL).
Berdasarkan keterangan Untung Jaya Bangas, masih terdapat sekitar dua hektare lahan yang sebelumnya belum diselesaikan pembayarannya oleh pihak perusahaan. Dengan nilai kesepakatan Rp35 juta per hektare, total pembayaran yang dipersoalkan mencapai Rp70 juta.
Untung mengakui pernah meminta bantuan media untuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan terkait penyelesaian pembayaran tersebut.
“Benar saya ada meminta media ini untuk memfasilitasi terkait pembayaran dua hektar itu, dan besoknya dibayarkan oleh pihak perusahaan,” ungkap Untung dalam komunikasi dengan media ini.
Namun, menurut Untung, persoalan lahan milik keluarganya dengan pihak perusahaan masih menyisakan sejumlah hal yang belum mendapatkan penyelesaian.
Di tengah upaya mediasi tersebut, Indra Gunawan mengungkapkan bahwa dirinya juga menjalin komunikasi dengan manajer lapangan PT TBL berinisial S atau Sahat.
Dalam komunikasi itu, menurut Indra, pihaknya diminta membantu membuat surat permohonan dengan alasan tertentu. Akan tetapi, setelah waktu berjalan, belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari komitmen yang sebelumnya disampaikan.
“Kami merasa upaya mediasi yang dilakukan justru berujung kekecewaan. Kedua belah pihak telah memberikan harapan, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan maupun iktikad baik sebagaimana yang diharapkan,” tegas Indra, Kamis (12/11/2026).
Ia mempertanyakan tujuan keterlibatan media dalam persoalan tersebut apabila pada akhirnya komunikasi dan upaya fasilitasi tidak diikuti dengan penyelesaian yang jelas.
“Kita merasa telah diperdaya dan dimanfaatkan. Media seharusnya menjadi jembatan komunikasi untuk membantu penyelesaian persoalan masyarakat, bukan dijadikan sarana untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
UPAYA KONFIRMASI TAK DIRESPONS, MEDIA MERASA DILEPAS TANGGUNG JAWAB
Dalam upaya memperoleh kejelasan dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Kaltengnews.id telah berusaha menghubungi manajer lapangan PT TBL, Sahat, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, upaya komunikasi tersebut belum mendapatkan respons ataupun penjelasan dari yang bersangkutan.
Sementara itu, dari pihak pemilik lahan, Untung Jaya Bangas, redaksi mengaku mendapatkan tanggapan yang menyarankan agar persoalan tersebut diurus sendiri oleh media. Sikap tersebut disayangkan, mengingat keterlibatan media sejak awal merupakan upaya memfasilitasi komunikasi antara pemilik lahan dan pihak perusahaan.
Kondisi ini semakin menimbulkan kekecewaan bagi redaksi. Media yang semula diminta membantu membuka komunikasi justru dihadapkan pada ketidakjelasan tindak lanjut, sementara masing-masing pihak belum memberikan penyelesaian maupun penjelasan yang memadai.
Indra menegaskan, media tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang menanggung beban penyelesaian persoalan pribadi maupun hubungan bisnis antara pemilik lahan dan perusahaan.
“Media sudah berupaya membantu memfasilitasi komunikasi. Namun, ketika persoalan belum tuntas, kami justru diminta mengurusnya sendiri. Ini menjadi pelajaran bahwa media tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat kepentingan pihak tertentu tanpa kejelasan tanggung jawab,” tegasnya.
MINTA PEMERINTAH EVALUASI PT TBL
Lebih jauh, Indra meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang melakukan evaluasi terhadap kegiatan serta perizinan perkebunan PT TBL, khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan penyelesaian hak atas lahan.
Menurutnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak boleh hanya berorientasi pada pembukaan dan perluasan areal, sementara kepastian hak masyarakat serta kewajiban pembangunan kebun plasma belum memperoleh kejelasan.
“Jangan sampai lahan sudah dibuka dan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit, tetapi persoalan hak masyarakat dan kewajiban plasma justru belum diselesaikan. Pemerintah harus melakukan evaluasi sejak awal,” tegasnya.
Ia menilai, transparansi mengenai status lahan, kesepakatan pembebasan, serta kewajiban perusahaan terhadap masyarakat merupakan hal mendasar yang harus dipastikan sebelum kegiatan perkebunan terus dikembangkan.
“PT TBL masih melakukan pembukaan lahan baru. Karena itu, kami meminta pemerintah tidak menunggu sampai persoalan semakin besar. Evaluasi harus dilakukan agar hak masyarakat tidak terabaikan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Kaltengnews.id masih membuka ruang klarifikasi kepada Untung Jaya Bangas, Sahat selaku manajer lapangan, serta manajemen PT Tewah Bahana Lestari untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.






