Kawasan Hutan Dipenuhi Sawit dan Tambang, WALHI Kalteng Nilai Pengawasan Lingkungan Masih Lemah
PALANGKA RAYA, Kaltengnews.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah menilai pengawasan lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah masih belum optimal. Penilaian tersebut disampaikan menyusul maraknya alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan area pertambangan di berbagai daerah.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah menyebut kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam masih memerlukan penguatan dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Masifnya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan masih perlu diperkuat,” ujar perwakilan WALHI Kalteng.
Menurut WALHI, keberadaan perkebunan dan pertambangan di kawasan yang sebelumnya merupakan tutupan hutan berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.
Selain mengurangi luas hutan, aktivitas tersebut juga dapat memengaruhi kualitas air, meningkatkan risiko banjir, memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengganggu habitat satwa liar.
WALHI menilai perlindungan kawasan hutan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang konsisten di lapangan.
Organisasi lingkungan tersebut mendorong pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perizinan dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku.
“Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Selain itu, WALHI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Keterbukaan informasi dinilai dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah daerah selama ini telah menyatakan komitmennya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program pengawasan, rehabilitasi lahan, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
Namun demikian, WALHI berpandangan bahwa implementasi di lapangan masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai secara maksimal.
“Pembangunan ekonomi dan investasi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam,” kata WALHI.
WALHI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas perkebunan maupun pertambangan yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah.
“Kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan pertambangan menunjukkan perlunya pengawasan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
(Redaksi Kaltengnews.id)
