PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan Huma Betang yang diproyeksikan menjadi ikon budaya terbesar di Pulau Borneo. Proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp130 miliar tersebut diharapkan menjadi pusat pelestarian budaya Dayak sekaligus destinasi wisata unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peletakan tiang perdana pembangunan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di kawasan eks Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (23/7/2026). Pemerintah menargetkan Huma Betang menjadi simbol persatuan masyarakat Dayak sekaligus landmark baru Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pembangunan tersebut memiliki makna yang jauh melampaui pembangunan fisik.

“Huma Betang bukan sekadar bangunan fisik atau rumah adat tradisional masyarakat Dayak, tetapi merupakan simbol filosofi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan toleransi.”

Ia juga menyatakan bahwa pembangunan Huma Betang merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas budaya Dayak serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, mengatakan pembangunan Huma Betang dirancang menjadi sebuah mahakarya yang merepresentasikan semangat kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah.

“Bangunan ini diharapkan tidak hanya menjadi landmark daerah, tetapi juga merepresentasikan semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong yang menjadi filosofi Huma Betang,” ujar Juni Gultom.

Meski mendapat dukungan sebagai investasi jangka panjang di sektor budaya dan pariwisata, proyek bernilai Rp130 miliar itu juga memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian menilai pembangunan Huma Betang merupakan langkah strategis untuk menjaga warisan budaya Dayak dan meningkatkan daya tarik wisata Kalimantan Tengah.

Namun, sebagian lainnya mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu telah menjadi prioritas di tengah kebutuhan pembangunan lain, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat kebijakan publik menilai setiap proyek strategis daerah perlu disertai perencanaan yang matang, transparansi penggunaan anggaran, serta kajian manfaat ekonomi dan sosial yang terukur agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat membuka informasi secara berkala mengenai progres pembangunan, mekanisme penggunaan anggaran, serta target manfaat yang ingin dicapai. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai proyek tersebut secara objektif berdasarkan hasil yang dihasilkan.

Redaksi/ig