BANJARBARU – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengakui persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam kunjungannya ke Kalsel, Kamis (10/9/2026), Gibran meninjau sejumlah titik yang berkaitan dengan dampak karhutla, termasuk kondisi kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah persoalan kabut asap yang sebelumnya sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara di sejumlah wilayah Kalsel. Pemerintah daerah bersama unsur terkait sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pemadaman, pembasahan lahan dan penanganan dampak kesehatan.

Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kondisi yang masih dirasakan akibat karhutla.

Permintaan maaf tersebut menjadi perhatian karena persoalan karhutla bukan hanya menyangkut kebakaran lahan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi dan aktivitas ekonomi.

Sebelumnya, kabut asap di sejumlah wilayah Kalsel dilaporkan mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat. Dinas Kesehatan Kalsel juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Karhutla di Kalsel sendiri sebelumnya telah mendapat penanganan dari pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BNPB dan unsur terkait. Kondisi di sejumlah titik mulai terkendali, namun petugas tetap diminta melakukan pembasahan terhadap lahan yang masih mengeluarkan asap.

Gubernur Kalsel Muhidin sebelumnya menyatakan kondisi asap di kawasan ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor mulai berkurang. Namun, petugas tetap diminta siaga karena masih terdapat titik yang memerlukan penanganan dan pembasahan.

Karakter lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan, lahan gambut dapat tetap mengeluarkan asap meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara menyeluruh.

Kehadiran Wakil Presiden di tengah persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla. Pemerintah tidak hanya dituntut memadamkan api, tetapi juga memastikan dampak terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat dapat diminimalkan.

Data terbaru Kementerian Kehutanan pada 10 September 2026 menyebut Kalsel tidak memiliki hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, pemerintah tetap memperkuat pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan yang masih menghadapi konsentrasi hotspot, termasuk Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, penanganan karhutla membutuhkan langkah berkelanjutan, mulai dari pencegahan, pemadaman, pembasahan lahan gambut hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.

Kaltengnews.id – Cepat, Akurat dan Terpercaya