PALANGKA RAYA, 31 Oktober 2026 – Dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan dealer resmi Toyota, PT Wira Megah Profitamas (Wira Toyota) Cabang Palangka Raya, menjadi sorotan. Badan Komando Laskar Masyarakat Adat Dayak (BAKORMAD) Kalimantan Tengah mengungkap sejumlah dokumen yang diduga menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban perizinan lingkungan perusahaan tersebut.

BAKORMAD mengklaim telah melakukan investigasi selama 20 hari dan mengantongi lima dokumen yang disebut sebagai bukti berantai. Dokumen tersebut berkaitan dengan dugaan belum dimilikinya Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dengan perizinan berusaha serta persoalan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sekretaris Umum BAKORMAD Kalteng, Shopie Ariany, S.ST, mengatakan persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Menurut Shopie, persoalan ini telah memiliki jejak administrasi sejak 28 Desember 2017. Saat itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menerbitkan rekomendasi Nomor 1477/DLH/Bid.I/XII/2017 yang menyebut aktivitas Wira Toyota sebagai penghasil limbah B3 dan mewajibkan pemenuhan dokumen lingkungan, penyediaan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Namun, berdasarkan surat DLH Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 23 Oktober 2026 Nomor 660/1809/IV.1/DLH, perusahaan disebut masih menggunakan SPPL melalui sistem OSS dan belum mengintegrasikan Persetujuan Lingkungan.

“Ini bukan persoalan kecil. Rekomendasi DLH sudah terbit sejak 2017. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan limbah oli bekas, filter, majun, thinner, cat oven, hingga air limbah bengkel selama bertahun-tahun? Semua itu harus diperiksa secara transparan,” tegas Shopie.

BAKORMAD membeberkan lima dokumen yang menjadi dasar pengaduannya kepada aparat penegak hukum.

Pertama, rekomendasi DLH Kota Palangka Raya tertanggal 28 Desember 2017 yang menjadi dasar identifikasi kewajiban pengelolaan lingkungan perusahaan.

Kedua, dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SPPL melalui sistem OSS RBA periode 2021–2022. BAKORMAD mempertanyakan kesesuaian klasifikasi kegiatan usaha atau KBLI 45101 dan 45201 dengan aktivitas operasional perusahaan, termasuk layanan bengkel dan pengecatan kendaraan.

BAKORMAD menilai kesesuaian tingkat risiko usaha dan kewajiban dokumen lingkungan perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

Ketiga, Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan limbah B3 Nomor 01/ASD-WP/I/2020 dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia di Banjarbaru. Dalam dokumen tersebut tercantum jenis limbah berupa oli bekas, majun, dan filter.

BAKORMAD juga menyoroti ketentuan pembayaran Rp175.000 per drum oli bekas kepada pihak Wira Toyota. Menurut organisasi tersebut, mekanisme transaksi ini perlu ditelusuri untuk memastikan status hukum limbah, perizinan pengelola, serta kesesuaian tata cara pemanfaatan dan pengelolaannya.

Keempat, surat resmi DLH Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 23 Oktober 2026 yang menyebut perusahaan memiliki SPPL pernyataan mandiri melalui OSS dan belum mengintegrasikan PKPLH. Dokumen ini menjadi salah satu dasar BAKORMAD mempertanyakan pemenuhan kewajiban Persetujuan Lingkungan perusahaan.

Kelima, dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan Surat Perintah Penyelidikan dari Polda Kalimantan Tengah. BAKORMAD menyatakan pengaduan yang mereka sampaikan telah ditindaklanjuti Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng ke tahap penyelidikan.

Atas persoalan tersebut, BAKORMAD meminta Polda Kalteng melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas pengelolaan limbah perusahaan.

Ada empat hal yang secara khusus didorong untuk ditelusuri, yakni pemeriksaan data Festronik KLHK, manifest elektronik, dan neraca limbah B3 periode 2017–2026; pemeriksaan dokumen perizinan TPS limbah B3; pendalaman transaksi oli bekas senilai Rp175.000 per drum; serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah perusahaan.

BAKORMAD juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan penanganan perkara sesuai hasil penyelidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, termasuk menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban korporasi.

Dalam pengaduannya, BAKORMAD turut menyoroti dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 59 juncto Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penerapan pasal pidana tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, pembuktian unsur tindak pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami percaya Polda Kalteng akan bekerja profesional. Kami tidak datang untuk mematikan usaha, tetapi memastikan perusahaan besar sekaliber Toyota menjalankan kewajiban hukum dan tidak mengabaikan perlindungan lingkungan di Tanah Dayak,” ujar Shopie.

Ia menegaskan, perusahaan yang memiliki nama besar dan menjalankan usaha di daerah semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Wira Megah Profitamas Cabang Palangka Raya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Perlu ditegaskan, peningkatan penanganan pengaduan ke tahap penyelidikan belum berarti telah ditemukan tindak pidana ataupun adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Publik kini menunggu langkah konkret Polda Kalteng dan instansi lingkungan hidup untuk mengungkap bagaimana kepatuhan pengelolaan limbah B3 perusahaan tersebut selama menjalankan aktivitas usahanya di Palangka Raya. (Red/Ig)