PALANGKA RAYA, KALTENGNEWS.ID – Keluarga Rusini Anggen (72), seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), mendesak Polda Kalimantan Tengah memberikan kepastian hukum atas laporan pengaduan dugaan penggunaan surat palsu untuk mengklaim dan menguasai tanah miliknya seluas 750 meter persegi di Jalan Hiu Putih Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Laporan pengaduan tersebut disampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalteng pada 18 April 2026. Namun, menurut pihak keluarga, hingga November 2026 belum ada informasi perkembangan penanganan yang diterima secara resmi.

Objek tanah yang dipersoalkan merupakan tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8462, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.01.000034799.0, atas nama Rusini Anggen, S.H. Tanah tersebut memiliki ukuran 30 x 25 meter atau seluas 750 meter persegi.

Juru Bicara Keluarga, Shopie Ariany, mengungkapkan bahwa persoalan bermula ketika pada 16 April 2026 tanah milik Rusini dipasangi spanduk yang memuat klaim kepemilikan berdasarkan Surat Mandat dan Pelimpahan Nomor 09/MP/DPP-BMT/II/2026 dari Muhammad Masudin kepada Dewan Pengurus Pusat Betang Mandau Talawang.

Menurut keluarga, klaim tersebut menggunakan dasar Verklaring Nomor 23 Tahun 1960 tertanggal 30 Juni 1960 atas nama Goening Sius serta SK Damang Kepala Adat Wilayah Jekan Raya Nomor 29 Tahun 2011.

Persoalannya, pihak keluarga menyatakan Verklaring tersebut telah dinyatakan palsu melalui Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 114/Pid.B/2023/PN Plk atas nama terdakwa Madi Goening Sius bin Goening Sius.

Keluarga menilai penggunaan kembali dokumen yang telah menjadi bagian dari perkara pidana tersebut untuk mendasari klaim atas tanah bersertifikat milik Rusini merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri aparat penegak hukum.

Shopie juga menjelaskan, persoalan tanah tersebut sebelumnya telah memiliki riwayat penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian.

Menurut keterangan keluarga, Muhammad Masruni, yang disebut sebagai pembeli tanah sebelumnya dari M. Mahmudi, telah menandatangani Surat Perjanjian Damai pada 19 Desember 2025.

Dalam perjanjian tersebut, Muhammad Masruni disebut bersedia mengembalikan tanah kepada Rusini serta berjanji tidak akan kembali menguasai maupun mengajukan tuntutan atas objek tanah tersebut.

Namun, munculnya kembali klaim kepemilikan melalui pemasangan spanduk pada April 2026 membuat keluarga mempertanyakan komitmen perdamaian tersebut sekaligus meminta aparat kepolisian menelusuri pihak-pihak yang terlibat.

Shopie Ariany menegaskan, keluarga telah menempuh jalur hukum dan tidak menginginkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Kami tidak mencari konflik. Kami hanya meminta kepastian hukum. Sudah lebih dari enam bulan sejak laporan tanggal 18 April 2026, tetapi sampai sekarang kami belum menerima SP2HP lanjutan maupun informasi resmi mengenai perkembangan penanganannya,” ungkap Shopie.

Ia juga menjelaskan, laporan sebelumnya disebut telah dihentikan berdasarkan SP2HP tertanggal 2 Maret 2026 setelah adanya perdamaian. Namun, menurut keluarga, munculnya kembali klaim atas tanah tersebut menjadi alasan untuk meminta penanganan hukum lebih lanjut.

Sebagai bentuk upaya meminta kejelasan, keluarga Rusini kembali menyampaikan surat kepada Kapolda Kalimantan Tengah dengan Nomor 004/SP2HP-RA/XI/2026.

Dalam surat tersebut, keluarga menyampaikan tiga permintaan utama.

Pertama, meminta Polda Kalteng memberikan informasi resmi mengenai perkembangan laporan pengaduan tanggal 18 April 2026, termasuk SP2HP lanjutan.

Kedua, meminta agar penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, dengan mendalami dugaan tindak pidana terkait pemalsuan surat, keterangan palsu, penyerobotan tanah, serta perbuatan memasuki pekarangan tanpa izin.

Keluarga juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan Muhammad Masudin dan Kristianto D. Tunjang (Deden), yang disebut dalam pengaduan tersebut.

Ketiga, keluarga meminta kepolisian mempertimbangkan langkah pengamanan terhadap objek tanah seluas 750 meter persegi tersebut, termasuk pemasangan garis polisi apabila memenuhi ketentuan hukum dan diperlukan untuk mencegah potensi konflik di lapangan.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada Kapolri c.q. Tim Reformasi Polri, Kompolnas RI, Komisi III DPR RI, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kabareskrim Polri, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Irwasda dan Kabid Propam Polda Kalteng, serta Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Shopie menegaskan bahwa usia Rusini yang telah lanjut membuat keluarga berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Ibu Rusini sudah berusia 73 tahun. Beliau hanya ingin tanah yang memiliki sertifikat resmi atas namanya sendiri tidak terus-menerus diklaim menggunakan dokumen yang menurut putusan pengadilan telah dinyatakan palsu. Kami percaya Polda Kalteng akan bertindak profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Keluarga berharap Kapolda Kalimantan Tengah memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut dan memastikan proses penanganannya berjalan sesuai prosedur hukum.

Di sisi lain, KALTENGNEWS.ID memandang bahwa setiap laporan masyarakat harus memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang usia maupun latar belakang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Kalimantan Tengah mengenai perkembangan laporan tersebut maupun tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan keluarga.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Polda Kalteng maupun pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik.