SEMARANG, KALTENGNEWS.ID – Penanganan perkara dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan terkait Koperasi BMT Dinar Mulia (DM) di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terus bergulir.

Pada Senin (2/11/2026), sejumlah pihak yang mengaku menjadi korban mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Jalan Sukun Raya Nomor 46, Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan atau penyidikan perkara tersebut.

Kedatangan mereka didampingi tim penasihat hukum dari Subur Jaya Lawfirm dan organisasi advokat FERADI WPI.

Perkara ini mencuat setelah muncul keluhan dari sejumlah anggota atau nasabah BMT Dinar Mulia yang mengaku mengalami kesulitan mencairkan dana simpanan mereka.

Menurut keterangan tim kuasa hukum, permasalahan tersebut diduga dialami ratusan anggota atau nasabah. Namun, jumlah pasti pihak yang dirugikan, total nilai kerugian, serta penyebab tidak dapat dicairkannya dana simpanan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, pihak yang dilaporkan disebut berinisial UM, yang menurut keterangan tim kuasa hukum merupakan ketua BMT Dinar Mulia.

Tim hukum menyampaikan bahwa laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana pencucian uang.

Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belum terdapat informasi terverifikasi dalam bahan yang diterima redaksi mengenai penetapan tersangka ataupun kesimpulan resmi penyidik tentang terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilaporkan.

Salah satu anggota tim kuasa hukum korban, M. Arifin, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah atas penanganan laporan yang sedang berlangsung.

Menurut Arifin, pemeriksaan terhadap sejumlah korban merupakan bagian penting dari upaya memperoleh kejelasan atas permasalahan dana simpanan anggota BMT Dinar Mulia.

“Hari ini diperiksa beberapa korban dari BMT Dinar Mulia dengan terlapor ketuanya yang diduga bernama Umi Munawaroh. Kami berterima kasih kepada penyidik di Unit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng yang bekerja dengan sigap dan profesional,” ujar M. Arifin kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Arifin juga menyampaikan apresiasi kepada Kompol J.K. Nababan, S.Sos., S.I.K., S.H., M.H., atas komunikasi dan koordinasi yang menurutnya telah terjalin dengan tim kuasa hukum.

Ia berharap penanganan perkara dapat terus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Wakid Nur Hidayanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para nasabah yang mengaku tidak dapat menarik dana simpanan mereka.

Menurut Wakid, dana tersebut merupakan hasil tabungan yang telah dipersiapkan para anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi maupun keluarga.

“Saya sering berlinang air mata mendengar keluh kesah para korban. Mereka menabung dengan tujuan tertentu, tetapi ketika uang mereka sendiri hendak diambil, ternyata tidak bisa dicairkan,” ungkap Wakid.

Ia berharap persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius agar hak-hak para nasabah dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Sementara itu, Basriyanto, yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum, menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang turut mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang turut hadir dan mengawal perkara ini agar terang benderang,” ujarnya.

Pimpinan Subur Jaya Lawfirm sekaligus Ketua Umum FERADI WPI, Donny Andretti, menyampaikan keyakinannya terhadap profesionalitas penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangani perkara tersebut.

Donny berharap proses hukum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, termasuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan para korban.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pihak yang terbukti melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

“Saya yakin pelakunya akan berakhir di penjara. Saya yakin dengan kinerja penyidik polisi Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional,” ujar Donny.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan harapan kuasa hukum, bukan kesimpulan mengenai kesalahan pihak terlapor. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan proses peradilan.

Dalam proses pendampingan hukum tersebut, Subur Jaya Lawfirm bersama FERADI WPI menurunkan tim yang terdiri atas:

1. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.
2. M. Arifin, S.H., S.Sos., M.M., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.
3. Basriyanto, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.
4. Wakid Nur Hidayanto, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.
5. Eko Affandy, S.H., S.E., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.

Tim hukum tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para korban dalam mengikuti proses hukum dan memperjuangkan kepentingan hukum para nasabah yang mengaku mengalami kerugian.

Kasus BMT Dinar Mulia menjadi perhatian karena berkaitan dengan dana simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga koperasi.

Persoalan tidak dapat dicairkannya simpanan perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kondisi keuangan koperasi, mekanisme pengelolaan dana, kewajiban kepada anggota, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum.

Namun, kesulitan pencairan dana tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya penipuan, penggelapan, ataupun pencucian uang. Pembuktian unsur pidana memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen, aliran dana, dan alat bukti yang sah.

Para korban berharap proses penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian hak-hak mereka.

Hingga rilis ini disusun, keterangan resmi dari pihak BMT Dinar Mulia, pihak terlapor, maupun penyidik Polda Jawa Tengah mengenai perkembangan dan status hukum perkara belum tersedia dalam bahan yang diterima redaksi.

Catatan Redaksi:

KALTENGNEWS.ID menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, prinsip keberimbangan, dan independensi pemberitaan. Seluruh dugaan tindak pidana dalam pemberitaan ini merupakan informasi yang disampaikan pihak pelapor atau kuasa hukumnya dan belum dapat dinyatakan terbukti sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak BMT Dinar Mulia, pihak terlapor, serta pihak lain yang berkepentingan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi KALTENGNEWS.ID
Aktual • Cepat • Terpercaya