KATINGAN, KALTENGNEWS.ID – Pemerintah Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, menerbitkan peta garapan lahan atas nama Nutue alias Bapak Gogok. Penerbitan peta tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas batas wilayah lahan yang selama ini menjadi persoalan antara Nutue dengan Tikas bin Herlan Djuda.

Sebelumnya, Nutue bersama Tim Hukum Law Firm Subur Jaya & Partners – FERADI WPI Kalimantan Tengah, Indra Gunawan dan Partners, melakukan pengukuran lokasi menggunakan perangkat GPS milik desa dengan melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Tewang Panjang.

Pengukuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak klien sekaligus mencocokkan kondisi lapangan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Tikas Djuda sebagai pihak pertama dan Nutue sebagai pihak kedua di Polsek Katingan Tengah.

Dalam surat kesepakatan tersebut, khususnya poin ketiga, disebutkan bahwa Nutue mengakui wilayah dari As Parit Datuk ke kiri dan kanan sejauh 200 meter merupakan wilayah penguasaan pihak pertama, yakni Tikas Djuda dan kawan-kawan. Sementara wilayah di luar batas tersebut merupakan lahan milik Nutue sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.

Kedua belah pihak juga telah menyatakan kesediaannya untuk diproses melalui hukum Negara Republik Indonesia apabila mengingkari kesepakatan tersebut.

Penerbitan peta garapan oleh Pemerintah Desa Tewang Panjang menjadi dokumen pendukung dalam memperjelas lokasi dan batas lahan yang diklaim Nutue.

Pihak kuasa hukum menilai surat kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak merupakan komitmen bersama yang harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak seharusnya salah satu pihak bertindak sepihak dengan mengabaikan batas penguasaan yang telah disepakati.

Meski demikian, kekuatan pembuktian peta garapan dan batas kepemilikan tanah tetap harus disesuaikan dengan dokumen pertanahan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kuasa hukum Nutue, Indra Gunawan, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran GPS bersama Sekdes Tewang Panjang, pihaknya menduga terdapat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah yang diklaim sebagai lahan milik kliennya.

“Melihat hasil pengukuran GPS bersama Sekdes Tewang Panjang, pihak Tikas ada melakukan penambangan emas tanpa izin dan memungut hasil dari warga,” ungkap Indra Gunawan.

Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan tersebut terbukti dilakukan di luar wilayah penguasaan yang disepakati dan tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut dapat berlanjut pada proses hukum.

Pihaknya tengah mengkaji kemungkinan langkah hukum terkait dugaan penyerobotan tanah dan aktivitas pertambangan tanpa izin, termasuk dugaan tindak pidana lainnya apabila ditemukan unsur dan bukti yang cukup.

Indra menegaskan bahwa pihaknya masih mengutamakan penyelesaian secara baik dengan meminta semua pihak menghormati kesepakatan yang telah dibuat.

Namun, apabila somasi hukum pertama yang telah dilayangkan kepada Tikas bin Herlan Djuda tidak diindahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan sesuai kesepakatan dan aturan hukum. Tetapi apabila somasi tidak diindahkan, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut,” tegasnya.

Pihak kuasa hukum juga meminta agar tidak ada aktivitas penguasaan maupun pertambangan di atas lahan yang bukan menjadi hak pihak bersangkutan tanpa dasar hukum yang sah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Tikas bin Herlan Djuda terkait pengukuran lahan, penerbitan peta garapan, maupun dugaan aktivitas PETI tersebut.

Kaltengnews.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

KALTENGNEWS.ID – AKTUAL, CEPAT, TERPERCAYA.