KALIMANTAN TENGAH – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pengawasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memasang plang peringatan di kawasan bekas karhutla guna mencegah aktivitas ilegal dan kerusakan hutan lebih lanjut.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengamankan kawasan hutan, khususnya wilayah yang berada dalam areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang telah dikenai sanksi oleh Kemenhut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kawasan hutan yang mengalami kebakaran. Kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pengamanan karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemasangan plang juga dimaksudkan untuk memperjelas status kawasan serta memberikan peringatan bahwa aktivitas tanpa izin tidak dibenarkan.

Selain pemasangan plang, pemerintah mendorong penguatan pengawasan melalui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut). Bahkan, penambahan personel hingga 70.000 orang disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kawasan hutan.

Di tengah persoalan karhutla yang berulang di Kalimantan Tengah, langkah Kemenhut tersebut patut mendapat perhatian serius. Namun, pemasangan plang saja tidak cukup untuk menjamin kawasan hutan benar-benar terlindungi.

Pemerintah harus memastikan pengawasan dilakukan secara konsisten, aktivitas ilegal ditindak tegas, dan perusahaan pemegang izin bertanggung jawab terhadap kewajiban pengelolaan serta pemulihan kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Transparansi juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui kawasan mana saja yang dikenai sanksi, bagaimana perkembangan pemulihan lingkungan, serta sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap areal bekas kebakaran.

Jangan sampai setelah api padam, kawasan hutan justru kehilangan pengawasan dan kembali menjadi sasaran eksploitasi.

Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan harus dimintai pertanggungjawaban.

Perlindungan hutan Kalimantan Tengah tidak cukup dengan papan larangan. Yang dibutuhkan adalah pengawasan nyata, penegakan hukum yang tegas, dan tanggung jawab negara dalam memastikan hutan tetap terlindungi.

Kaltengnews.id