GUNUNG MAS, KALTENGNEWS.ID — Kebijakan penutupan operasional perusahaan di Kabupaten Gunung Mas mulai menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat petani sawit. Mereka mengaku kebingungan mencari tempat penjualan tandan buah segar (TBS), terutama petani yang berada di sekitar wilayah operasional PT MSAL dan telah menjalankan kemitraan melalui sejumlah koperasi.

Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar berhentinya aktivitas perusahaan. Ada hasil kebun yang harus segera dijual, kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, hingga kewajiban membayar cicilan kendaraan dan kebutuhan produksi yang terus berjalan.

Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi petani yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari penjualan TBS.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kebingungan petani setelah kebijakan penutupan perusahaan diberlakukan. Menurutnya, petani kini menghadapi ketidakpastian dalam memasarkan hasil panen, sementara kewajiban ekonomi mereka tidak ikut berhenti.

“Kalau ditutup, kami bingung mau menjual hasil kebun ke mana. Kredit motor dan kebutuhan lainnya tetap harus dibayar,” ungkap warga tersebut.

Persoalan semakin rumit karena sejumlah alternatif tempat penjualan dinilai tidak mudah dijangkau. Dalam keterangan yang disampaikan warga, pembelian TBS dari luar oleh PT TPA juga disebut dibatasi. Sementara itu, pabrik kelapa sawit (PKS) lain berada cukup jauh dari lokasi kebun petani.

Bagi petani yang hanya mampu memanen dua hingga tiga kuintal TBS, mengangkut hasil kebun ke pabrik yang jauh bukan perkara sederhana. Biaya transportasi berpotensi menggerus pendapatan, bahkan membuat penjualan menjadi tidak ekonomis.

Kondisi tersebut dikhawatirkan paling membebani petani kecil, khususnya mereka yang telah memperoleh hasil kemitraan melalui koperasi dan bergantung pada jalur pemasaran yang selama ini tersedia.

Kebijakan penutupan operasional perusahaan tentu perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan kepentingan penegakan aturan yang melatarbelakanginya. Namun, dampak kebijakan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan juga harus menjadi perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu memastikan adanya kejelasan mengenai akses pemasaran TBS bagi petani terdampak, termasuk petani mitra yang telah terikat dalam skema kerja sama melalui koperasi.

Jangan sampai petani kecil menjadi pihak yang paling menanggung beban dari kebijakan yang tidak mereka tentukan. Ketika perusahaan berhenti beroperasi, petani tetap harus menghadapi biaya hidup, kewajiban kredit, serta kebutuhan perawatan kebun.

Pemerintah daerah bersama dinas terkait perlu segera memetakan jumlah petani terdampak, mengidentifikasi PKS alternatif yang dapat menerima TBS, serta memfasilitasi komunikasi dengan perusahaan dan koperasi untuk mencari solusi yang realistis.

Kepastian mengenai mekanisme penjualan, persyaratan penerimaan TBS, dan keterjangkauan biaya angkut juga dibutuhkan agar petani tidak kehilangan akses pasar.

Persoalan ini menuntut penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai dampak kebijakan penutupan terhadap petani sawit di sekitar wilayah perusahaan, termasuk langkah konkret yang disiapkan untuk mengantisipasi terputusnya rantai pemasaran hasil panen.

Penutupan operasional perusahaan tidak boleh membuat persoalan petani dibiarkan tanpa jalan keluar. Penegakan aturan dan perlindungan terhadap penghidupan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Petani tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka membutuhkan kepastian: ke mana hasil kebun dapat dijual, siapa yang memfasilitasi penyelesaiannya, dan bagaimana pemerintah memastikan usaha mereka tetap memiliki akses pasar.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pihak PT MSAL, PT TPA, maupun koperasi terkait mengenai solusi pemasaran TBS bagi petani terdampak. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Redaksi Kaltengnews.id