PALANGKA RAYA – Kondisi Jalan Sisingamangaraja X di Kota Palangka Raya menjadi sorotan warga. Jalan lingkungan yang disebut belum pernah tersentuh bantuan pembangunan sejak awal keberadaannya itu kini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya.

Nedakorie Attack JK, warga Jalan Sisingamangaraja X yang akrab disapa Atak, menilai kondisi tersebut memunculkan kesan adanya ketimpangan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan. Menurutnya, sejumlah jalan lingkungan lainnya telah diperbaiki, sementara jalan yang ditempatinya justru belum mendapatkan penanganan berarti.

“Seperti dianaktirikan. Jalan badan lingkungan lainnya diperbaiki, sedangkan jalan ini sejak awal tidak pernah ada perhatian,” kata Atak, Kamis (28/10/2026).

Berdasarkan penelusuran media ini, kondisi badan Jalan Sisingamangaraja X memerlukan perhatian dan penanganan dari instansi terkait. Warga mengeluhkan belum adanya pembangunan maupun bantuan perbaikan jalan yang mereka harapkan, baik dari pemerintah kota maupun instansi teknis terkait di tingkat provinsi.

Kondisi jalan yang belum memadai itu berpotensi semakin menyulitkan aktivitas warga ketika musim penghujan tiba. Badan jalan menjadi becek dan dipenuhi kubangan air sehingga mengganggu kenyamanan serta akses keluar-masuk lingkungan.

Persoalan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perkotaan. Apakah jalan lingkungan yang dihuni sedikit warga dan berstatus jalan buntu berisiko luput dari prioritas pembangunan?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penjelasan terbuka dari pemerintah daerah, terutama mengenai mekanisme penentuan prioritas perbaikan jalan lingkungan dan usulan pembangunan yang telah masuk.

Atak berharap Pemkot Palangka Raya dapat mempertimbangkan perbaikan Jalan Sisingamangaraja X melalui anggaran perubahan tahun 2026, khususnya untuk penimbunan badan jalan sebagai langkah awal agar akses warga lebih layak dilalui.

Menurutnya, keterbatasan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut maupun kondisi jalan yang buntu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Harapan kami, melalui anggaran perubahan tahun ini, jalan ini bisa dianggarkan untuk penimbunan. Kalau musim hujan, jalan menjadi becek dan banyak kubangan air,” harapnya.

Persoalan Jalan Sisingamangaraja X menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya warga yang tinggal di suatu kawasan, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara adil.

Pemkot Palangka Raya, khususnya perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan kawasan permukiman, diharapkan melakukan pengecekan langsung serta memberikan penjelasan mengenai status jalan, kewenangan penanganan, dan kemungkinan penganggaran perbaikannya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari instansi terkait mengenai alasan belum dilakukannya perbaikan Jalan Sisingamangaraja X. Konfirmasi kepada pihak pemerintah diperlukan agar persoalan ini mendapat gambaran yang berimbang dan jelas.

Warga kini menanti langkah nyata pemerintah. Sebab, jalan lingkungan yang layak bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian secara proporsional.(Red//Ig)