PALANGKA RAYA – Sekretaris Jenderal BAKORMAD Nasional, Letambunan Abel, SH., CIM., melontarkan kritik keras terhadap penanganan kabut asap yang melanda Palangka Raya dan sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Letambunan mengaku telah berada di Palangka Raya selama sekitar satu pekan dan merasakan langsung kondisi asap yang dinilainya semakin parah. Ia mempertanyakan minimnya langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

“Sudah satu minggu saya di PKY, asap parah. Tidak ada gerakan, semuanya terkesan lambat. Saya sudah minta besok ormas wajib turun menyuarakan penderitaan rakyat,” tegas Letambunan Abel.

Ia menegaskan, gerakan yang diserukan tersebut bukan aksi untuk menyerang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Gubernur, melainkan bentuk desakan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap.

“Kita bukan demo Gubernur. Yang kita soroti adalah pemerintah pusat yang kami nilai abai dan terkesan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat akibat kabut asap,” ujarnya.

Menurut Letambunan, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengambil langkah cepat dan konkret untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap warga.

Lebih jauh, Letambunan juga menyampaikan kecurigaannya terhadap lambannya penanganan persoalan tersebut. Ia bahkan menduga adanya kepentingan elite di balik kondisi yang terus berulang. Namun, pernyataan tersebut merupakan dugaan pribadi yang disampaikannya dan belum disertai bukti yang dapat memverifikasi adanya konspirasi sebagaimana dimaksud.

“Saya menduga ini konspirasi elite, seperti penjajah dari dalam negeri sendiri. Jangan sampai rakyat dibiarkan sakit, menjadi lemah dan cepat mati, sementara kekayaan sumber daya alam Kalimantan justru mudah dikuasai, diambil dan dieksploitasi pihak luar,” katanya.

Letambunan menyerukan organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat untuk bersuara secara damai dan konstitusional demi mendorong pemerintah mengambil tindakan nyata.

“Ini soal penderitaan rakyat. Pemerintah pusat harus hadir. Jangan biarkan masyarakat terus menghirup asap dan menanggung dampaknya,” pungkas Sekjen BAKORMAD Nasional Letambunan Abel, SH., CIM.