Karhutla Kalteng Belum Reda, Pemprov Fokus Basahi Gambut dan Perkuat Operasi Lapangan
Status Tanggap Darurat Diperpanjang hingga 20 September, Dukungan Peralatan dan Anggaran Rp72 Miliar Disiapkan
PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memprioritaskan pembasahan kawasan gambut serta optimalisasi dukungan operasi di lapangan.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam konferensi pers di Media Center Posko Pusat Karhutla, halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Pemprov Kalteng menilai penanganan karhutla di kawasan gambut memiliki tantangan tersendiri. Api dapat menjalar hingga bagian dalam gambut sehingga membutuhkan waktu, sumber air dan metode penanganan khusus.
“Kalau lahan gambut itu membutuhkan waktu yang cukup sampai dengan lokasi yang terdalam. Kesulitan kita adalah di air,” ujar Agustiar.
Menurutnya, dukungan pembangunan sumur bor dari pemerintah pusat mulai direalisasikan untuk memperkuat ketersediaan sumber air di wilayah rawan karhutla.
Agustiar menegaskan, pembasahan gambut tidak semestinya hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Upaya menjaga kelembapan gambut perlu dimulai sebelum memasuki musim kemarau.
“Gambut itu memang butuh perlakuan spesifik. Ketika mau memasuki musim kemarau, harus sudah mulai dilakukan pembasahan,” katanya.
Selain pembangunan sumur bor, upaya menjaga kelembapan gambut sebelumnya juga dilakukan melalui sekat kanal dan tabat. Pemprov menilai pengelolaan gambut membutuhkan dukungan kelembagaan sekaligus teknologi agar pencegahan kebakaran dapat berjalan lebih optimal.
Untuk memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya, status tanggap darurat karhutla di Kalimantan Tengah diperpanjang hingga 20 September 2026.
Agustiar mengatakan status tersebut memberikan ruang koordinasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan pengamanan dan penanganan bencana.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” ujarnya.
Di sisi lain, dukungan sarana operasi lapangan juga terus diperkuat. Pemprov Kalteng telah menerima sejumlah peralatan, antara lain 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air serta perlengkapan pendukung lainnya.
Pemprov juga masih melakukan koordinasi untuk memperoleh tambahan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya.
Terkait perkembangan data karhutla, pemerintah provinsi menyatakan informasi yang digunakan berasal dari laporan masing-masing daerah melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan terus diperbarui berdasarkan kondisi lapangan.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” kata Agustiar.
Sementara untuk dukungan pembiayaan, Pemprov Kalteng memastikan anggaran penanganan bencana tetap tersedia dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp72 miliar disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT,” ungkap Agustiar.
Selama masa tanggap darurat, Pemprov Kalteng juga memberikan arahan kepada satuan pendidikan tingkat SMA, SMK dan SLB dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Penanganan karhutla selanjutnya akan dilakukan melalui sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD dan masyarakat.
Pemprov Kalteng menyatakan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus menekan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Persoalan karhutla di Kalteng kini tidak hanya bertumpu pada pemadaman api. Pembasahan gambut, ketersediaan air, kesiapan peralatan, koordinasi lintas sektor dan pencegahan sebelum puncak kemarau menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian karhutla secara berkelanjutan.
