2.587 Koperasi Sawit Didorong Masuk Hilirisasi

MUSI BANYUASIN — Pemerintah mendorong 2.587 koperasi yang bergerak di sektor perkebunan untuk mengambil peran lebih besar dalam hilirisasi kelapa sawit. Koperasi tidak lagi diarahkan hanya sebagai pengelola kebun dan penjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga didorong menjadi pelaku usaha pengolahan sawit hingga memiliki fasilitas produksi CPO.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, keberadaan ribuan koperasi perkebunan merupakan modal penting untuk mempercepat pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di daerah.

Dorongan itu disampaikan Ferry dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, koperasi aktif yang berada di sekitar sentra perkebunan sawit perlu didorong masuk lebih jauh ke rantai pasok.

Salah satu langkah strategis yang ditawarkan adalah pembangunan pabrik CPO milik koperasi. Dengan model tersebut, petani tidak berhenti pada posisi sebagai pemasok TBS, tetapi dapat ikut menguasai proses pengolahan dan memperoleh manfaat ekonomi dari produk bernilai tambah.

Ferry menyebut terdapat dua pendekatan dalam membangun bisnis hilirisasi sawit berbasis koperasi. Pertama, memperkuat koperasi yang telah berjalan. Kedua, melakukan konsolidasi koperasi primer melalui badan usaha dengan skala yang lebih besar.

Konsolidasi dinilai penting untuk meningkatkan skala ekonomi koperasi, sekaligus memperkuat kemampuan dalam pengelolaan pasokan TBS, pembiayaan, pengolahan hingga pemasaran produk.

Tantangan berikutnya adalah pembiayaan. Pemerintah membuka peluang pemanfaatan fasilitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi bagi koperasi perkebunan yang telah memiliki basis usaha. Salah satu contoh yang disebut adalah Koperasi Mandiri Makmur yang memperoleh pembiayaan untuk pembangunan pabrik CPO. Progres pembangunan fasilitas tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 45 persen.

Di sisi lain, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyatakan membuka ruang kemitraan dengan koperasi dalam pengelolaan kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan. Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani mengatakan, lahan tersebut perlu dikelola dengan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Koperasi dipandang sebagai salah satu kelembagaan yang dapat mengambil peran dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut.

Jika kebijakan ini berjalan konsisten, hilirisasi berbasis koperasi berpotensi mengubah posisi petani sawit dari sekadar pemasok bahan baku menjadi bagian yang lebih kuat dalam rantai nilai industri. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada tata kelola koperasi, akses pembiayaan, kapasitas pengolahan, transparansi kemitraan, serta kemampuan memastikan manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada petani.

Kaltengnews.id — Aktual • Cepat • Terpercaya