APBD Kalteng Turun Jadi Rp5,4 Triliun, Pemprov Fokuskan Anggaran pada Program Prioritas
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian sejumlah program pembangunan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar Rp5,4 triliun dari sebelumnya sekitar Rp10,2 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa meskipun kapasitas anggaran menurun, pemerintah provinsi tetap berkomitmen melanjutkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelayanan dasar maupun program strategis yang menyentuh kebutuhan warga.
Dalam berbagai kesempatan, Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), pasar murah, pangan murah, serta sejumlah program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi fiskal menyebabkan terjadinya penurunan ruang anggaran pembangunan. Dari total APBD yang tersedia, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional pemerintahan sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan secara lebih selektif.
Menurut Edy, kondisi tersebut menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung visi pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengandalkan dukungan berbagai program kementerian melalui balai-balai teknis yang beroperasi di daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain melakukan efisiensi belanja, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi yang memengaruhi kebijakan keuangan daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai penyesuaian anggaran merupakan langkah yang lazim dilakukan pemerintah ketika menghadapi tekanan fiskal. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan masyarakat agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Meski menghadapi penurunan APBD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan program-program prioritas tetap terlaksana. Fokus pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Sumber: Kompas.com, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(Redaksi Kaltengnews.id)
