APBD Rp5,4 Triliun, Pemprov Kalteng Fokus Efisiensi dan Pelayanan Publik

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tekanan fiskal setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyatakan bahwa penurunan kapasitas anggaran mengharuskan pemerintah mengambil langkah efisiensi dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas utama.

Menurut pemerintah daerah, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah sekaligus memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat disebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Penurunan APBD ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Masing-masing instansi diminta melakukan penyesuaian perencanaan dan penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selain melakukan rasionalisasi belanja, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat dinamika ekonomi nasional maupun global dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai penyesuaian anggaran merupakan langkah yang lazim dilakukan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik maupun target pembangunan daerah.

Meski menghadapi penurunan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan program-program prioritas tetap terlaksana. Evaluasi dan penyesuaian anggaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah yang berkembang.

Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan efisiensi belanja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menopang pendapatan daerah pada masa mendatang.

Redaksi Kaltengnews.id