Kasus Penyadapan Presiden Mencuat, Tiga Pejabat Tinggi Disorot
JAKARTA, KALTENGNEWS.ID – Kabar mengejutkan mencuat dari lingkungan institusi Polri. Tiga pejabat tinggi negara disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, hingga organisasi masyarakat.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Salah satu nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang dikaitkan dengan inisial LSP. Dua nama lainnya yang turut disebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan yang disampaikan, para tersangka diduga terlibat dalam tindakan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi, keamanan komunikasi, serta tata kelola kewenangan penegakan hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, kasus ini berpotensi menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan internal, akuntabilitas, dan batas kewenangan aparat dalam menjalankan tugas penyelidikan maupun penyidikan.
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum penyadapan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Hingga proses hukum berjalan, seluruh pihak yang disebut tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
KALTENGNEWS.ID akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan menyajikan informasi berdasarkan keterangan resmi serta fakta yang dapat diverifikasi.
