KUALA KAPUAS – Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjatuhkan putusan perkara perceraian antara Ayu Wandira binti Irwanto selaku Penggugat melawan Ahmad Indra bin Karianto selaku Tergugat. Dalam amar putusan perkara Nomor 400/Pdt.G/2026/PA.K.Kps, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat.

Putusan tersebut dibacakan pada Senin, 2 November 2026. Berdasarkan informasi yang ditampilkan melalui sistem elektronik e-Court Mahkamah Agung RI, majelis hakim menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Atas putusan tersebut, Ajungs TH L. Suan, S.H., selaku kuasa hukum Ayu Wandira binti Irwanto, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas atas putusan terhadap gugatan yang diajukan kliennya.

“Putusan Majelis Hakim PA Kuala Kapuas sudah adil dan sudah memberikan rasa keadilan kepada keduanya,” ungkap Ajungs TH L. Suan, S.H.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian perkara hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap persoalan rumah tangga para pihak, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban setelah perceraian.

Dalam amar putusan, Ahmad Indra dihukum membayar nafkah kedua anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri serta cakap melakukan perbuatan hukum.

Majelis hakim juga menetapkan kedua anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Meski demikian, Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Selain itu, majelis hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat berupa mut’ah emas seberat 10 gram berbentuk cincin serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000.

Pembayaran hak-hak tersebut harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Berdasarkan tampilan e-Court Mahkamah Agung RI pada 2 November 2026, amar putusan telah ditampilkan. Namun, bagian salinan putusan masih menunjukkan keterangan belum tersedia. Tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) juga belum tercantum.

Dengan demikian, status berkekuatan hukum tetapnya putusan masih perlu dipastikan melalui informasi resmi pengadilan.

Perkara ini tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga pengaturan hak pengasuhan anak, kewajiban nafkah, serta pemenuhan hak-hak mantan istri.

Kaltengnews.id akan terus mengikuti perkembangan perkara tersebut dengan mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik.(Red/Ig)