PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk menekan pembengkakan anggaran operasional sekaligus meningkatkan efektivitas birokrasi.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa penataan struktur organisasi pemerintahan dilakukan agar belanja birokrasi lebih efisien dan anggaran daerah dapat dialihkan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Agustiar, jumlah OPD di lingkungan Pemprov Kalteng saat ini dinilai masih dapat disederhanakan melalui penggabungan sejumlah perangkat daerah yang memiliki fungsi serupa. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban anggaran operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Yang kita inginkan adalah birokrasi yang ramping, efektif, dan efisien. Anggaran yang selama ini terserap untuk operasional dapat dimanfaatkan lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Agustiar.

Ia menambahkan, proses perampingan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah provinsi masih menyusun kajian komprehensif, termasuk naskah akademik sebagai dasar kebijakan, serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat sebelum implementasi dilakukan.

Kebijakan efisiensi ini juga sejalan dengan kondisi fiskal Kalimantan Tengah pada 2026 yang mengalami penurunan kapasitas APBD. Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam mengalokasikan belanja dan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, serta pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, kalangan DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan agar penggabungan OPD dilakukan melalui kajian yang matang sehingga tujuan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Penataan kelembagaan dinilai harus tetap mengedepankan efektivitas koordinasi, kejelasan fungsi organisasi, dan peningkatan kinerja aparatur.

Dengan langkah tersebut, Pemprov Kalteng berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.(Red/ig)