Palangka Raya Raih Nilai Tinggi, 11 Catatan KPK Jadi Ujian

Palangka Raya Raih Nilai Tinggi, 11 Catatan KPK Jadi Ujian

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berhasil meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi prestasi bagi pemerintahan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Namun, nilai tinggi itu bukan berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa predikat istimewa tersebut bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Tentu hal ini menjadi tanggung jawab Pemko Palangka Raya ke depannya. Apa yang sudah kita capai harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Fairid, Rabu (18/11/2026).

Menurut Fairid, mempertahankan capaian tersebut merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah kota, mulai dari perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diharapkan memiliki komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di balik nilai 92,9 dengan predikat istimewa tersebut, terdapat sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat melalui evaluasi dan pembenahan berkelanjutan.

Baca Juga :  Mantir Adat Menteng: Kritik Penanganan Karhutla Boleh, Jangan Serang Pribadi dan Keluarga

Salah satu perhatian penting adalah penguatan sistem pengaduan masyarakat atau Whistleblowing System (WBS), termasuk perlindungan identitas pelapor dan penyediaan saluran pengaduan secara langsung.

Evaluasi juga menyentuh kualitas fasilitas pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan rumah sakit.

Catatan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemko Palangka Raya. Jangan sampai rekomendasi evaluasi hanya berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa tindak lanjut yang jelas.

Nilai 92,9 memang patut diapresiasi. Namun, ukuran sesungguhnya dari pemerintahan yang bersih bukan semata-mata angka penilaian, melainkan bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam praktik pemerintahan.

Pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga mekanisme pengawasan internal harus berjalan sesuai aturan dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

Publik juga berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi evaluasi KPK ditindaklanjuti serta apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah.

Jangan sampai predikat istimewa hanya menjadi kebanggaan pemerintah, sementara pembenahan tata kelola pemerintahan masih menyisakan pekerjaan rumah.

Kini, tantangan Fairid Naparin bersama seluruh jajaran Pemko Palangka Raya adalah membuktikan bahwa nilai tinggi tersebut sejalan dengan praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebab, prestasi dalam penilaian boleh diraih, tetapi kepercayaan masyarakat hanya bisa dipertahankan melalui kerja nyata dan integritas.

(Redaksi Kaltengnews.id)

Redaksi Utama