FERADI WPI Soroti Dugaan Kriminalisasi Advokat di Polda Metro Jaya

Bekasi, 15 November 2026 | Hukum & Kriminal
BEKASI, KALTENGNEWS – Organisasi Advokat FERADI WPI menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap salah satu anggotanya, Advokat Dedy Ferdiyanto, S.H., terkait perkara kerja sama bisnis yang kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Perkara yang menurut Dedy berawal dari persoalan utang-piutang dalam hubungan bisnis tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan atas dugaan penipuan atau penggelapan.
Dedy menilai permasalahan yang dihadapinya seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Ia menduga terdapat upaya membawa persoalan bisnis tersebut ke ranah pidana.
Hal itu disampaikan Dedy Ferdiyanto kepada awak media di Bekasi, Minggu (15/11/2026).
“Kenapa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya tetap memproses aduan yang menurut saya jelas merupakan perkara perdata, bahkan sampai meningkat ke tahap penyidikan? Padahal persoalan tersebut murni hubungan bisnis,” ungkap Dedy.
Dedy menjelaskan, perkara tersebut bermula dari kerja sama antara PT F selaku distributor dengan PT K sebagai pemasok atau pabrik.
Menurut keterangannya, kerja sama bisnis tersebut hanya berlangsung sekitar tiga bulan sebelum akhirnya dihentikan karena adanya kendala pembayaran tagihan.
Dedy mengaku kesulitan melunasi kewajiban pembayaran lantaran masih terdapat sejumlah tagihan dari toko-toko yang belum diselesaikan.
Ia menyebutkan total tagihan mencapai sekitar Rp1 miliar. Dari jumlah tersebut, dirinya mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp300 juta.
“Saya sudah berusaha mencicil dan total sudah saya bayarkan sebesar Rp300 juta dari tagihan sekitar Rp1 miliar. Namun, saya justru dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan atau penggelapan,” jelasnya.
Dedy membantah adanya unsur kesengajaan untuk melakukan penipuan maupun penggelapan dalam kerja sama tersebut.
Menurutnya, selama hubungan bisnis berlangsung, pihak pemasok juga menempatkan tenaga penjualan dan supervisor dalam kegiatan distribusi.
Ia mempertanyakan dasar dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut dan meminta agar penyidik mempertimbangkan keseluruhan hubungan kontraktual antara kedua perusahaan.
Meski demikian, adanya hubungan perdata tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan unsur pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dedy mengungkapkan bahwa proses hukum yang sedang dihadapinya memberikan tekanan psikologis terhadap dirinya dan keluarga.
Ia mengaku khawatir apabila perkara tersebut berujung pada penetapan tersangka hingga penahanan.
“Keluarga saya sangat terpukul. Saya memiliki istri dan empat anak. Bagaimana nasib mereka apabila saya sampai dipenjara karena perkara yang menurut saya merupakan persoalan bisnis?” ujarnya.
Dedy juga meminta perhatian masyarakat dan insan pers agar proses penanganan perkara berlangsung secara transparan, objektif, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ia berharap aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak menjadikan proses pidana sebagai sarana tekanan dalam penyelesaian kewajiban bisnis.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum FERADI WPI sekaligus pimpinan Subur Jaya Lawfirm, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., menyatakan telah mengambil langkah organisasi untuk memberikan pendampingan hukum kepada Dedy Ferdiyanto.
Donny menunjuk Advokat Harriani Bianca Daryana, S.H., yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua DPD FERADI WPI Jakarta, untuk memimpin tim advokasi.
Menurut Donny, organisasi akan mengawal proses hukum tersebut dan menempuh langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan dalam penanganan perkara.
“Saya menunjuk Wakil Ketua Umum, Advokat Harriani Bianca Daryana, untuk membentuk tim advokasi dan menangani perkara yang menimpa anggota kami, Dedy Ferdiyanto,” tegas Donny.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila terdapat tindakan aparat yang terbukti melanggar prosedur maupun ketentuan hukum.
“Apabila memang ada oknum yang terbukti melakukan penyimpangan atau upaya kriminalisasi terhadap anggota kami, tentu akan kami proses melalui mekanisme hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujarnya.
Donny juga mengajak insan pers yang tergabung dalam organisasi KAWAN JARI (Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia) untuk turut mengawal perkembangan perkara tersebut secara independen.
Ketua Tim Advokasi FERADI WPI, Harriani Bianca Daryana, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah langkah hukum untuk melindungi hak-hak Dedy Ferdiyanto.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengajukan permohonan praperadilan apabila terdapat penetapan tersangka atau tindakan lain yang dapat diuji melalui mekanisme tersebut.
Selain itu, tim advokasi juga mempertimbangkan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik atau prosedur dalam penanganan perkara.
“Kami akan berjuang maksimal demi keadilan bagi rekan kami, Dedy Ferdiyanto. Kami juga menyiapkan langkah praperadilan apabila nantinya terdapat penetapan tersangka yang menurut kami tidak sesuai ketentuan hukum,” tegas Harriani.
Ia menambahkan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa melalui mekanisme resmi dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat penegakan hukum, melainkan memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.
FERADI WPI berharap aparat kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara objektif dengan mempertimbangkan fakta hukum, bukti transaksi, perjanjian kerja sama, serta keterangan seluruh pihak yang terlibat.
Organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya membedakan persoalan wanprestasi dalam hubungan kontraktual dengan dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan unsur-unsurnya.
Di sisi lain, peningkatan suatu perkara ke tahap penyidikan tidak otomatis berarti terlapor telah terbukti melakukan tindak pidana atau pasti akan ditetapkan sebagai tersangka.
Hingga rilis ini disusun, informasi mengenai dugaan kriminalisasi tersebut masih bersumber dari keterangan Dedy Ferdiyanto dan jajaran FERADI WPI. Belum terdapat keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun pihak pelapor yang disertakan untuk mengonfirmasi atau menanggapi tudingan tersebut.
KALTENGNEWS menegaskan bahwa seluruh tudingan masih bersifat dugaan dan tidak boleh dimaknai sebagai kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu.
KALTENGNEWS.ID menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta independensi pemberitaan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pihak pelapor, maupun pihak lain yang berkepentingan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
KALTENGNEWS.ID — Aktual • Cepat • Terpercaya
Catatan penyuntingan: Sebelum diterbitkan, redaksi perlu meminta konfirmasi kepada Polda Metro Jaya dan pihak PT K. Keterangan mengenai jumlah tagihan, pembayaran Rp300 juta, serta status penyid
ikan juga perlu dicocokkan dengan dokumen pendukung agar pemberitaan tetap akurat dan berimbang.






