Masyarakat Dayak Bereaksi Keras, Pemohon Uji Materi Tradisi Berladang Terancam Sanksi Adat

KALIMANTAN, KALTENGNEWS.ID – Gelombang penolakan terhadap gugatan uji materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat adat Dayak menyatakan keberatan keras terhadap langkah hukum yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat.
Sikap tegas tersebut salah satunya disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Utara. Organisasi tersebut bahkan menyatakan akan mendorong pemberian sanksi adat terhadap Bima Sadiropa Sijabat, selaku pemohon uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW TBBR Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit, menilai tradisi berladang bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan bagian dari sejarah, identitas, kearifan lokal, sekaligus sumber penghidupan masyarakat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, praktik berladang telah berlangsung jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, upaya menggugat ketentuan yang memberikan ruang bagi praktik pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal dinilai telah menyentuh langsung ruang hidup masyarakat adat.
TBBR mengaku telah memberikan peringatan agar pemohon mempertimbangkan dan mencabut permohonan uji materiil tersebut. Namun, organisasi itu menilai peringatan tersebut tidak diindahkan.
Bahkan, Mangku Muriono menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para tokoh adat untuk mendorong penerapan sanksi adat. Ia juga menyebut kemungkinan adanya desakan pengusiran dari tanah Kalimantan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Penolakan serupa datang dari Lembaga Adat Dayak (LAD) Kabupaten Nunukan. Melalui pernyataan sikap hukum tertanggal 9 November 2026, LAD Nunukan mempersoalkan tidak adanya koordinasi maupun permisi kepada lembaga adat sebelum permohonan uji materiil diajukan.
Ketua LAD Kabupaten Nunukan, Herry Agung Alang, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap otoritas dan tata nilai hukum adat Dayak.
Persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Tradisi berladang masyarakat adat yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan ketentuan hukum tidak boleh serta-merta disamakan dengan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.
Di sisi lain, perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan kebakaran hutan tetap menjadi kewajiban bersama. Karena itu, negara harus mampu membedakan praktik perladangan tradisional yang memenuhi persyaratan dengan tindakan pembakaran yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.
Negara tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat dalam menjaga tradisi dan sumber penghidupannya. Namun, penyelesaian perbedaan pendapat juga harus mengedepankan hukum, dialog, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pernyataan sikap. Pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen Dayak perlu membangun komunikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Namun, setiap penerapan sanksi harus tetap memperhatikan tata cara, kewenangan lembaga adat, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Perjuangan mempertahankan tradisi berladang harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap bermartabat dan tidak mengabaikan prinsip negara hukum.
Kearifan lokal harus dilindungi, lingkungan harus dijaga, dan persatuan masyarakat Dayak tidak boleh dikorbankan.
Sumber informasi: detikKalimantan.






